SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar mendorong agar pemerintah pusat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penerimaan murid baru.
Sebab setiap tahunnya, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) datang dengan nama dan mekanisme yang diperbarui. Namun bagi sebagian orang tua di Samarinda, persoalannya terasa tetap sama. Banyak persoalan yang muncul ditiap penerimaan siswa.
Anhar mengatakan pemerintah daerah yang selalu berhadapan dengan masyarakat pada aturan yang dibuat pemerintah pusat.
Daerah, menurutnya, memiliki gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi sekolah, jumlah peserta didik, sebaran penduduk, hingga persoalan daya tampung yang berbeda-beda di setiap wilayah.
Kebijakan yang seragam secara nasional belum tentu menghasilkan persoalan yang seragam di daerah. Karena itu, penyusunan regulasi pendidikan perlu mempertimbangkan karakteristik dan kapasitas masing-masing wilayah.
Anhar berharap pemerintah tidak menjadikan polemik SPMB sebagai persoalan musiman yang muncul setiap tahun, kemudian mereda setelah masa penerimaan selesai.
Sebaliknya, seluruh pengaduan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem yang lebih sederhana, adil dan benar-benar berpihak pada kebutuhan peserta didik.
“Jangan sampai setiap tahun masyarakat kembali mengeluhkan hal yang sama. Kalau memang ada yang belum berjalan baik, maka harus dievaluasi secara menyeluruh agar tujuan pemerataan pendidikan benar-benar bisa tercapai,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Samarinda)
