SAMARINDA – Persoalan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan sosial maupun program pembangunan jangka pendek. Kemiskinan di wilayah pedesaan membutuhkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pada bulan Maret 2026 persentase penduduk miskin di NTT mencapai 17,52 persen atau sekitar 1,04 juta jiwa. Yang lebih mengkhawatirkan lagi angka kemiskinan di pedesaan mencapai 21.64 persen.
Sekretaris DPD Forum Pemuda NTT Kota Samarinda, Ricard Parera, mengatakan pemerintah harus melihat kemiskinan di NTT sebagai persoalan yang serius, masyarakat desa tidak boleh hanya dijadikan sebagai objek penerima bantuan.
“Angka 21.64 persen kemiskinan bukan sekedar angka statistik, namun ini menunjukan bahwa pemerintah gagal dalam membangun masyarakat sejahtera, karena dibalik angka-angka itu ada anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan yang layak, petani yang menghadapi persoalan produksi dan pasar serta masyarakat desa yang belum mendapatkan akses ekonomi secara adil,” katanya.
Ricard menilai bahwa pemerintah harus membangun ekosistem ekonomi desa yang mampu menciptakan pendapatan ekonomi yang berkelanjutan melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, UMKM, serta ekonomi kreatif.
“Petani tidak cukup hanya diberikan bibit atau pupuk jika persoalan harga jual, akses pasar, dan transportasi tidak ikut serta diselesaika,” ujarnya.
Ricard menegaskan, pemerintah harus memberikan ruang bagi generasi muda NTT untuk mengembangkan usaha , teknologi, pertanian modern, ekonomi kreatif, dan berbagai inovasi berbasis potensi lokal.
“NTT tidak kekurangan potensi. Kita punya laut, lahan pertanian, perkebunan, peternakan, budaya dan sumber daya manusia. Persoalannya adalah bagaimana potensi itu bisa diolah agar menjadi kekuatan ekonomi agar mereka keluar dari zona kemiskinan,”tuturnya.
Menurut Ricard, pemerintah harus menjadikan pengentasan kemiskinan di NTT sebagai agenda utama dalam pembangunan. Setiap pembangunan harus menyentuh masyarakat kelas bawah.
“Masyarakat desa tidak perlu belas kasihan negara, yang mereka butuhkan adalah keberpihakan negara. Sebab kemerdekaan bukan hanya melepaskan diri dari penjajahan, tetapi juga harus bebas pada kemiskinan,”tutupnya.
(*)
