JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan kepemimpinan. Ia bahkan menyatakan tidak ingin menjadi presiden apabila masyarakat Indonesia masih terus hidup dalam kemiskinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026), dalam forum yang dihadiri para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
“Saya tidak mau jadi presiden, rakyat miskin terus, malu saya,” tegas Prabowo.
Pernyataan itu menjadi penekanan bahwa jabatan kepemimpinan tidak semata-mata soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Di hadapan para kepala daerah, Prabowo meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadikan kesejahteraan sebagai slogan, tetapi menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga meminta para kepala daerah tidak perlu khawatir terhadap aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah. Sebaliknya, pemerintah pusat berkomitmen meningkatkan penyaluran dana ke daerah pada tahun mendatang guna memperkuat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pemerintah, kata Prabowo, menargetkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027.
Program tersebut ditujukan untuk menjangkau 28 juta keluarga atau sekitar 100 juta penduduk Indonesia, dengan prioritas kepada petani, nelayan, pelaku usaha mikro, serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui perluasan akses kredit tersebut, pemerintah berharap masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki taraf hidup.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Prabowo mengingatkan para kepala daerah agar aktif menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia. Pembangunan, menurut arah kebijakan yang disampaikannya, harus berjalan seiring dengan upaya memastikan manfaat kekayaan negara dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Bagi Prabowo, keberhasilan seorang pemimpin daerah pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan. Ukuran yang lebih mendasar adalah perubahan nyata dalam kehidupan warga yang dipimpinnya.
“Kalau kalian datang ke rakyat, rakyatnya senyum, nah itu kebanggaan kalian,” imbuh Prabowo.
Pesan tersebut menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran penting keberhasilan pemerintahan. Sebab, pada akhirnya, pembangunan tidak hanya dinilai dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakatnya.
(Fran)
