JAKARTA – Ancaman krisis iklim yang diperkirakan memicu musim kemarau panjang hingga satu tahun ke depan mendorong Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengambil langkah mitigasi lebih dini. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri memimpin langsung perumusan strategi partai guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu ketahanan air, produksi pangan, hingga stabilitas ekonomi masyarakat.
Agenda tersebut dibahas dalam Rapat DPP ke-59 yang berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026). Rapat dipimpin Megawati bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto serta dihadiri jajaran pengurus DPP, termasuk Ketua DPP Eriko Sotarduga dan Bintang Puspayoga.
Hasto Kristiyanto menjelaskan, hasil rapat ditindaklanjuti melalui Surat Instruksi Nomor 1110/IN/DPP/2026 yang menjadi pedoman bagi seluruh struktur partai untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan.
“Melalui instruksi ini, partai menegaskan kesiapsiagaan penuh dalam mengantisipasi potensi fenomena El Nino dan ancaman musim kemarau panjang,” ujar Hasto.
Langkah tersebut didasarkan pada perkembangan kondisi iklim yang menunjukkan El Nino diperkirakan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027. Fenomena ini dinilai berpotensi menurunkan produksi pangan akibat kekeringan, mengganggu pasokan air irigasi, serta memicu kenaikan harga pangan.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga akhir Juni 2026 menunjukkan sebagian besar wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah memasuki musim kemarau, disusul Pulau Jawa dan sejumlah wilayah di Kalimantan. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya langkah antisipasi secara terstruktur.
Melalui instruksi terbaru, PDI Perjuangan menggerakkan tiga pilar partai, yakni struktur organisasi, kader legislatif, dan kepala daerah dari partai, untuk melaksanakan delapan agenda utama. Di antaranya edukasi penghematan air, pembangunan sarana penampungan air, mitigasi kekeringan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan sektor pertanian, pengawasan stok pangan, penguatan gotong royong melalui distribusi air bersih, hingga pelaporan kondisi wilayah secara berkala kepada DPP.
Menurut Hasto, kebijakan tersebut bukan langkah yang berdiri sendiri. Instruksi itu melanjutkan kebijakan lingkungan yang telah diterbitkan DPP pada Oktober 2025 mengenai penataan sumber daya air.
Dalam kebijakan sebelumnya, kepala daerah kader PDI Perjuangan diminta melakukan inventarisasi seluruh mata air, mengevaluasi pemanfaatan sumber air oleh pihak swasta, menerapkan prinsip pengelolaan air yang adil dan berkelanjutan, serta menyampaikan laporan langsung kepada DPP sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanat konstitusi.
Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan dua surat instruksi tersebut menjadi bagian dari komitmen partai dalam membangun ketahanan lingkungan secara berkelanjutan.
“Ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan tidak hanya bergerak saat bencana tiba, melainkan konsisten membangun ketahanan lingkungan yang kokoh demi kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Eriko.
Melalui langkah ini, PDI Perjuangan menempatkan isu perubahan iklim sebagai agenda strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan, keberlanjutan sumber daya air, dan perlindungan kesejahteraan masyarakat di tengah meningkatnya risiko krisis iklim global.
(Fran)
