SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan bahwa praktik parkir liar truk gandeng atau kereta tempel di sepanjang Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang, tidak bisa lagi ditoleransi.
Kondisi tersebut dinilai telah mengancam keselamatan serta mengganggu kenyamanan masyarakat secara serius.
Penegasan itu disampaikan usai rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda yang membahas keluhan warga terkait maraknya kendaraan besar yang parkir sembarangan di kawasan tersebut, Selasa (26/5/2026).
“Hari ini saya hadir membawa suara warga Jalan Teuku Umar. Ada kurang lebih 500 jiwa dari tiga RT yang terdampak langsung. Ini bukan persoalan kecil dan harus segera ditindak tegas,”ujar Ronal.
Ia menilai, parkir truk gandeng di badan maupun bahu jalan telah menciptakan potensi bahaya yang nyata, terutama bagi pengendara roda dua dan masyarakat yang melintas setiap hari.
“Ini menyangkut keselamatan. Tidak boleh ada lagi kendaraan besar yang menjadikan jalan umum sebagai tempat parkir,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Ronal juga mendorong Dishub untuk segera berkoordinasi dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Timur agar memberikan instruksi tegas kepada seluruh anggotanya.
Menurutnya, tanggung jawab tidak hanya berada pada pengemudi, tetapi juga perusahaan.
“Kami sudah menyampaikan teguran keras. Perusahaan dan pengemudi harus disiplin. Jalan umum bukan lahan parkir,” ujarnya.
Ronal turut mengingatkan pelaku usaha di sekitar kawasan pergudangan, khususnya usaha tambal ban, agar tidak membiarkan kendaraan menginap di badan jalan. Praktik tersebut dinilai memperparah kemacetan dan memperburuk ketertiban lalu lintas.
“Kami minta pelaku usaha tidak memfasilitasi kendaraan parkir di badan jalan. Ini harus dihentikan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan pihak kepolisian dalam penertiban yang telah dilakukan. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk memberikan efek jera.
“Penindakan harus berlanjut dan konsisten. Parkir sembarangan yang membahayakan keselamatan bukan sekadar pelanggaran biasa, tetapi bisa berkonsekuensi hukum,” tegas Ronal.
Ronal menutup dengan menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi logistik untuk menata kawasan Jalan Teuku Umar. Ia memastikan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan operasional.
“Tidak boleh ada kompromi jika menyangkut keselamatan publik,” pungkasnya.
(Fran)
