SAMARINDA – Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram kembali dikeluhkan warga Kota Samarinda. Seorang warga, Prayitno, menyoroti sulitnya memperoleh gas melon dengan harga wajar. Ia menyebut, harga di lapangan kerap melambung hingga Rp30 ribu, bahkan LPG dengan harga Rp20 ribu pun semakin sulit ditemukan.
Hal tersebut ia sampaikan secara langsung saat agenda tatap muka bersama anggota DPRD Samarinda, Iswandi. Menanggapi hal tersebut, Iswandi, meminta masyarakat untuk aktif melaporkan temuan di lapangan, khususnya terkait pangkalan dan distribusi LPG yang tidak sesuai.
“Kalau menemukan hal seperti itu, tolong dicatat alamatnya, pangkalan di mana. Kami tidak tinggal diam. Begitu ada kejadian dengan harga yang jauh di atas ketentuan, segera laporkan ke kami,”tegas Iswandi, Minggu 24 mei 2026.
Ia menjelaskan, salah satu kendala dalam penindakan adalah minimnya bukti konkret. Kerap terjadi ketidaksesuaian antara jumlah distribusi dan realisasi di lapangan.
“Misalnya pangkalan seharusnya menerima 40 tabung, tetapi yang datang hanya 30. Kalau ada harga yang tidak masuk akal, kita bisa langsung tindak di tempat. Namun tanpa data, akan sulit,”ujarnya.
Iswandi juga menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam penggunaan LPG subsidi. Berdasarkan aturan, pelaku usaha seperti warung makan dengan omzet di atas Rp900 ribu per hari tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kilogram.
“Seharusnya mereka menggunakan gas non-subsidi. Kenapa sering terjadi kelangkaan? Karena masih banyak yang tidak berhak justru ikut menggunakan,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD mendorong pendataan kebutuhan LPG di tingkat masyarakat. Misalnya, dalam satu hingga beberapa RT, jumlah warga pengguna gas melon dapat didata secara pasti. Dengan demikian, distribusi bisa lebih terarah.
“Kita upayakan distribusi terpusat. Misalnya dalam gabungan beberapa RT, ketika pasokan datang, harus dilaporkan dan didistribusikan di satu titik. Ini untuk mencegah warga harus berkeliling mencari,” tambahnya.
Ia juga mengakui dilema yang dihadapi masyarakat. Di satu sisi, warga enggan membeli dengan harga tinggi, namun di sisi lain kebutuhan memasak membuat mereka terpaksa tetap membeli.
“Ini jadi masalah bersama. Kalau kita tidak beli, mereka tidak akan menjual dengan harga tinggi. Tapi kalau tidak beli, masyarakat juga tidak bisa memasak,” tuturnya.
Iswandi menegaskan, perbaikan distribusi dan pengawasan akan dilakukan secara bertahap. Namun, ia kembali menekankan peran aktif masyarakat dalam memberikan laporan sebagai dasar penindakan yang lebih tegas.
(Fran)
