Menu

Dark Mode
768 Pasang Pemain Siap Adu Strategi di Samarinda Domino Series 4, Road to Liga Pro Konferda PA GMNI Kaltim Digelar di Kutim, 10 DPC Disiapkan Menyatukan Gagasan untuk Masa Depan Daerah Moment Kemerdekaan, Ananda Ajak Masyarakat Lanjutkan Semangat Perjuangan Pendiri Bangsa Ratusan Siswa Tumbang Usai Santap MBG, Ujian Serius bagi Standar Keamanan Program Gizi Nasional DPRD Dorong Polder Air Hitam Jadi Ruang Publik dan Etalase UMKM DPRD Samarinda Dorong Kantor Pemerintahan Jadi Ruang Kerja Bebas Vape

Advertorial

Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Data Desa Presisi di Kutai Kartanegara

badge-check


					Pulau Kumala, Kutai Kartanegara/ Foto: IST Perbesar

Pulau Kumala, Kutai Kartanegara/ Foto: IST

FASENEWS.ID – Sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memiliki sebagian daerah yang termasuk dalam kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang baru.

Kabupaten Kutai Kartanegara menginisiasi implementasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda, menjelaskan bahwa Data Desa Presisi adalah sebuah inovasi dari Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) yang bertujuan untuk menghasilkan data desa yang akurat dan presisi tinggi.

Pengumpulan dan verifikasi data ini dilakukan langsung oleh masyarakat desa yang berpartisipasi aktif sebagai subjek dan aktor dalam proses pendataan.

“Metode ini juga melibatkan penggunaan drone dan teknologi pemetaan spasial berbasis partisipasi warga desa atau dikenal sebagai Drone Participatory Mapping (DPM),” terangnya.

Aswanda memaparkan kegiatan DDP di Kutai Kartanegara, mencakup 104 desa/kelurahan yang terdistribusi di 10 kecamatan.

Masing-masing desa akan menerima monografi desa serta peta tematik yang meliputi aspek kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

“Dengan adanya data yang terstruktur dan terintegrasi ini, pemerintah daerah dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) secara lebih tepat sasaran, berdasarkan data by name, by address, dan by coordinate,” jelas Aswanda.

Aswanda berharap bahwa implementasi DDP dapat menjadi landasan untuk pembangunan desa berkelanjutan, mengurangi risiko manipulasi data, dan memastikan bahwa program-program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (adv)

Facebook Comments Box

Baca Selengkapnya

DPRD Dorong Polder Air Hitam Jadi Ruang Publik dan Etalase UMKM

7 August 2026 - 18:49 WITA

DPRD Samarinda Dorong Kantor Pemerintahan Jadi Ruang Kerja Bebas Vape

6 August 2026 - 19:08 WITA

DPRD Samarinda Ingin Pasar Rakyat Naik Kelas, Tak Lagi Sekadar Tempat Jual Beli

4 August 2026 - 19:04 WITA

Terowongan Samarinda Tinggal Menunggu “Lampu Hijau”, DPRD Tekankan Keselamatan Sebelum Dibuka

4 August 2026 - 08:33 WITA

DPRD Samarinda Dorong Dapur Gizi Jadi Etalase Produk Lokal

3 August 2026 - 08:08 WITA

Trending on Advertorial