Menu ✖

Dark Mode
Karhutla Mendekati Kompleks Pemkot Palangka Raya, Asap Pekat Masuk Ruang Kerja ASN Cerita Zaskia Adya Mecca Sulitnya Padamkan Api Dilahan Gambut Wakil Walikota Bontang Targetkan Penurunan 30 Persen Angka Kemiskinan di Tahun 2027 Forum Pemuda NTT Kota Samarinda Dorong Pemerintah Atasi Akar Kemiskinan Perdesaan Kompetisi Samarinda Domino Series 4 Pertandingkan 768 Pasang Pemain, PB Pordi Siapkan Wasit Berkualitas Dua Kali Tertunda, Penyampaian Visi-Misi Bakal Calon Rektor Unmul Digelar Besok

Advertorial

Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Data Desa Presisi di Kutai Kartanegara

badge-check


					Pulau Kumala, Kutai Kartanegara/ Foto: IST Perbesar

Pulau Kumala, Kutai Kartanegara/ Foto: IST

FASENEWS.ID – Sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memiliki sebagian daerah yang termasuk dalam kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang baru.

Kabupaten Kutai Kartanegara menginisiasi implementasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda, menjelaskan bahwa Data Desa Presisi adalah sebuah inovasi dari Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) yang bertujuan untuk menghasilkan data desa yang akurat dan presisi tinggi.

Pengumpulan dan verifikasi data ini dilakukan langsung oleh masyarakat desa yang berpartisipasi aktif sebagai subjek dan aktor dalam proses pendataan.

“Metode ini juga melibatkan penggunaan drone dan teknologi pemetaan spasial berbasis partisipasi warga desa atau dikenal sebagai Drone Participatory Mapping (DPM),” terangnya.

Aswanda memaparkan kegiatan DDP di Kutai Kartanegara, mencakup 104 desa/kelurahan yang terdistribusi di 10 kecamatan.

Masing-masing desa akan menerima monografi desa serta peta tematik yang meliputi aspek kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

“Dengan adanya data yang terstruktur dan terintegrasi ini, pemerintah daerah dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) secara lebih tepat sasaran, berdasarkan data by name, by address, dan by coordinate,” jelas Aswanda.

Aswanda berharap bahwa implementasi DDP dapat menjadi landasan untuk pembangunan desa berkelanjutan, mengurangi risiko manipulasi data, dan memastikan bahwa program-program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (adv)

Facebook Comments Box

Baca Selengkapnya

Relokasi Jangan Berhenti di Wacana, APBD Harus Punya Jalan Hukum

10 August 2026 - 14:51 WITA

Ketika Rumah Tak Lagi Aman, Negara Harus Berani Memindahkan Warga

10 August 2026 - 14:41 WITA

Teras Samarinda II Diminta Utamakan Kesiapan, Bukan Sekadar Kejar Target Buka

9 August 2026 - 20:09 WITA

DPRD Proyeksikan PAD Samarinda 2027 Tembus Rp1,5 Triliun

9 August 2026 - 20:04 WITA

Bankeu Belum Cair, DPRD Samarinda Soroti Kepastian Pembiayaan Proyek Pembangunan

8 August 2026 - 14:34 WITA

Trending on Advertorial