Menu

Dark Mode
Dorong Kreativitas Anak Muda Samarinda, Sugiono Luncurkan Creative Competition Dugaan Korupsi Dadan Hindayana Eks Kepala BGN:  Rekayasa Mitra hingga Mark Up Anggaran Profil Dadan Hindayana, Kepala BGN yang Baru Dicopot Presiden Dadan Hindayana Dicopot Dari Jabatannya Sebagai Kepala BGN Kebakaran Hebat di Jakarta Pusat Hanguskan 250 Bangunan, 3 Orang Terluka BGN Menembus Batas Negara: Wacanakan Layanan Gizi di Jeddah, Sasar Ribuan Siswa

Advertorial

Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Data Desa Presisi di Kutai Kartanegara

badge-check


					Pulau Kumala, Kutai Kartanegara/ Foto: IST Perbesar

Pulau Kumala, Kutai Kartanegara/ Foto: IST

FASENEWS.ID – Sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memiliki sebagian daerah yang termasuk dalam kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang baru.

Kabupaten Kutai Kartanegara menginisiasi implementasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda, menjelaskan bahwa Data Desa Presisi adalah sebuah inovasi dari Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) yang bertujuan untuk menghasilkan data desa yang akurat dan presisi tinggi.

Pengumpulan dan verifikasi data ini dilakukan langsung oleh masyarakat desa yang berpartisipasi aktif sebagai subjek dan aktor dalam proses pendataan.

“Metode ini juga melibatkan penggunaan drone dan teknologi pemetaan spasial berbasis partisipasi warga desa atau dikenal sebagai Drone Participatory Mapping (DPM),” terangnya.

Aswanda memaparkan kegiatan DDP di Kutai Kartanegara, mencakup 104 desa/kelurahan yang terdistribusi di 10 kecamatan.

Masing-masing desa akan menerima monografi desa serta peta tematik yang meliputi aspek kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

“Dengan adanya data yang terstruktur dan terintegrasi ini, pemerintah daerah dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) secara lebih tepat sasaran, berdasarkan data by name, by address, dan by coordinate,” jelas Aswanda.

Aswanda berharap bahwa implementasi DDP dapat menjadi landasan untuk pembangunan desa berkelanjutan, mengurangi risiko manipulasi data, dan memastikan bahwa program-program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (adv)

Facebook Comments Box

Baca Selengkapnya

Pancasila sebagai Nafas Persatuan, Ronal Stephen Tegaskan Pentingnya Keadilan Sosial

1 June 2026 - 14:51 WITA

Literasi Politik dan Digital, Pilar Ketahanan Generasi Muda di Era Informasi

30 May 2026 - 07:24 WITA

DPRD Samarinda Dorong Penguatan Sistem Pelaporan Sosial, Antisipasi Kasus Terungkap Setelah Viral

29 May 2026 - 05:51 WITA

Penertiban Parkir Liar Truk Gandeng di Jalan Teuku Umar Harus Tanpa Toleransi

26 May 2026 - 15:19 WITA

Penataan Reklame Samarinda Menuju Babak Baru, DPRD Siapkan Payung Hukum Lebih Adaptif

25 May 2026 - 15:48 WITA

Trending on Advertorial