Menu

Dark Mode
Dadan Soal 19.000 Ekor Sapi untuk MBG: Sekadar Simulasi, Bukan Kebutuhan Riil Korupsi Dana Hibah Pokir Rp242 Miliar, Ketua DPRD Magetan Menangis Saat Ditahan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Siap Gulirkan Hak Angket Sebagai Respon Tuntutan Masa Aksi 214 Hadiri Konsolidasi PDIP Berau, Dua Hal Ini yang Ditekankan Ananda Moeis Empat Jurnalis Jadi Korban Represi Saat Aksi 214 di Depan Kantor Gubernur Kaltim Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Bungkam Usai Masa Aksi 214 Dipukul Mundur

Advertorial

Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Data Desa Presisi di Kutai Kartanegara

badge-check


					Pulau Kumala, Kutai Kartanegara/ Foto: IST Perbesar

Pulau Kumala, Kutai Kartanegara/ Foto: IST

FASENEWS.ID – Sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memiliki sebagian daerah yang termasuk dalam kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang baru.

Kabupaten Kutai Kartanegara menginisiasi implementasi Data Desa Presisi (DDP) untuk mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda, menjelaskan bahwa Data Desa Presisi adalah sebuah inovasi dari Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) yang bertujuan untuk menghasilkan data desa yang akurat dan presisi tinggi.

Pengumpulan dan verifikasi data ini dilakukan langsung oleh masyarakat desa yang berpartisipasi aktif sebagai subjek dan aktor dalam proses pendataan.

“Metode ini juga melibatkan penggunaan drone dan teknologi pemetaan spasial berbasis partisipasi warga desa atau dikenal sebagai Drone Participatory Mapping (DPM),” terangnya.

Aswanda memaparkan kegiatan DDP di Kutai Kartanegara, mencakup 104 desa/kelurahan yang terdistribusi di 10 kecamatan.

Masing-masing desa akan menerima monografi desa serta peta tematik yang meliputi aspek kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

“Dengan adanya data yang terstruktur dan terintegrasi ini, pemerintah daerah dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) secara lebih tepat sasaran, berdasarkan data by name, by address, dan by coordinate,” jelas Aswanda.

Aswanda berharap bahwa implementasi DDP dapat menjadi landasan untuk pembangunan desa berkelanjutan, mengurangi risiko manipulasi data, dan memastikan bahwa program-program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (adv)

Facebook Comments Box

Baca Selengkapnya

Novan Tekankan Pentingnya Percepatan Program Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

3 July 2025 - 13:27 WITA

Dewan Bakal Panggil Sekolah Yang Ketahuan Lakukan Praktik Jual Beli Buku

3 July 2025 - 13:13 WITA

Ismail Latisi Apresiasi Pemkot Samarinda Atas Perhatian Pada Warga Sumur Batu

2 July 2025 - 12:42 WITA

Warning Ismail Latisi ke Sekolah: Tidak Boleh Mewajibkan Siswa Membeli Buku Pelajaran

2 July 2025 - 12:16 WITA

Ketimpangan Alokasi Anggaran Pendidikan Dipusat Kota dan Pinggiran Jadi Sorotan DPRD Samarinda

2 July 2025 - 07:34 WITA

Trending on Advertorial