SAMARINDA – Transparansi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP di Samarinda kembali dipertanyakan. Komisi IV DPRD Samarinda menerima aduan dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur bersama sejumlah orang tua calon siswa yang menduga terdapat kejanggalan dalam proses seleksi.
Salah satu poin yang menjadi perhatian ialah dugaan perubahan radius maupun titik koordinat yang disebut berpengaruh terhadap hasil penerimaan calon murid.
Aduan tersebut kini masuk dalam radar pengawasan DPRD Samarinda dan akan ditelusuri lebih lanjut melalui forum resmi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, mengatakan laporan yang diterima pihaknya masih tergolong baru. Karena itu, seluruh dokumen dan bukti yang disampaikan TRC PPA akan terlebih dahulu dipelajari sebelum komisi meminta penjelasan dari pihak terkait.
“Kalau memang ada bukti-bukti, misalnya awalnya tidak masuk kemudian bisa masuk karena radiusnya berubah, itu yang ingin kami pertanyakan. Kenapa bisa seperti itu?” ujar Yakob.
Menurut Yakob, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut hasil seleksi sejumlah calon murid. Lebih jauh, dugaan perubahan data dalam sistem penerimaan menyentuh aspek transparansi dan kepercayaan publik terhadap mekanisme SPMB.
Karena itu, seluruh materi pengaduan akan dibawa dalam agenda hearing bersama Dinas Pendidikan. Yakob juga berencana mengusulkan agar persoalan SPMB dibahas secara khusus di tingkat Komisi IV sehingga setiap dugaan yang muncul dapat memperoleh penjelasan secara terbuka.
“Kebetulan kami akan hearing dengan Dinas Pendidikan. Semua aduan ini akan kami sampaikan, bahkan kami usulkan kepada Ketua Komisi IV supaya ada pembahasan khusus terkait persoalan SPMB ini,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh data dan keterangan dari pihak terkait diperoleh. Namun, setiap laporan masyarakat yang disertai bukti, menurutnya, harus mendapat ruang untuk diperiksa secara serius.
Yakob menyebut keputusan mengenai langkah lanjutan akan dibahas bersama pimpinan Komisi IV. Kendati demikian, ia berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut mengingat tahun ajaran baru segera dimulai.
“Ini menjadi persoalan bersama. Anak-anak dalam waktu dekat sudah mulai masuk sekolah, sehingga kami berharap persoalan ini bisa segera mendapat kejelasan dan jika memang ditemukan kekeliruan dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Bagi DPRD Samarinda, kejelasan dalam proses SPMB bukan hanya soal siapa yang diterima dan siapa yang tidak. Di balik setiap data dan titik koordinat, terdapat harapan orang tua serta masa depan anak yang sedang mencari ruang untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, setiap mekanisme penerimaan dituntut berjalan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
(ADV/DPRD Samarinda)
