SAMARINDA – Di tengah gemerlap perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional, nasib guru swasta justru sering kali terabaikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan bahwa perjuangan guru swasta tak boleh terus-menerus dipinggirkan dari kebijakan kesejahteraan.
Berbicara dari pengalaman pribadinya yang pernah mengajar selama hampir 15 tahun sebagai guru swasta, Ismail menceritakan bagaimana kerasnya hidup para pendidik non-ASN yang tetap berdedikasi meskipun digaji jauh di bawah kelayakan.
“Dulu saya mengajar di dua sekolah swasta dan tetap harus mencari penghasilan tambahan agar bisa bertahan. Banyak guru seperti saya yang tidak punya pilihan lain selain bertahan karena kecintaan terhadap profesi,” ujarnya.
Menurutnya, realitas yang dihadapi para guru swasta di Samarinda sangat kontras dengan beban tanggung jawab yang mereka emban. Sebagian besar hanya menerima upah sekitar Rp500 ribu per bulan, angka yang jauh dari standar hidup layak.
Ismail menyebut, bukan sekadar soal kenaikan insentif, tapi bagaimana negara dan pemerintah daerah benar-benar menghargai kontribusi mereka dalam mencerdaskan anak bangsa.
“Banyak dari mereka mengajar karena panggilan jiwa. Tapi panggilan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita tidak bisa terus berharap pada pengorbanan tanpa imbalan yang layak,” tegasnya.
Ia menyambut baik langkah Pemprov Kaltim yang sudah memberikan BPJS Kesehatan gratis dan subsidi tambahan bagi guru swasta, namun meminta kebijakan serupa dipastikan hadir secara merata di tingkat kota/kabupaten, khususnya di Samarinda.
Ismail juga mengingatkan bahwa kualitas pendidikan berbanding lurus dengan kesejahteraan guru. Jika para guru, terutama swasta merasa dihargai dan aman secara ekonomi, maka mereka akan lebih fokus dalam mendidik dengan sepenuh hati.
“Anak-anak kita belajar dari guru yang hidupnya pas-pasan, bahkan sering tak digaji tepat waktu. Bagaimana kita mau bicara kualitas pendidikan kalau para pendidiknya sendiri masih berjuang untuk hidup layak?” tambahnya.
Ia menyerukan agar pemerintah lebih konsisten menyusun skema dukungan yang tidak hanya bersifat insidental, tapi jangka panjang dan menyentuh semua guru tanpa diskriminasi status kepegawaian.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Jangan biarkan para penjaga gerbang ilmu ini berjalan sendirian dalam kesunyian,” pungkas Ismail. (Adv/MR)
