SAMARINDA – Hujan deras yang kembali mengguyur Kota Samarinda dalam beberapa waktu terakhir kembali mengakibatkan banjir di sejumlah titik.
Kondisi ini memantik perhatian Komisi III DPRD Kota Samarinda, yang menilai penanganan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih jauh dari harapan.
Ketua Komisi III DPRD, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa permasalahan banjir harus dipandang sebagai isu strategis dan mendesak.
Ia menyoroti belum maksimalnya kinerja PUPR, yang menurutnya belum mengelola secara proporsional enam bidang kerja yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk pengendalian banjir.
“Penanganan banjir harus masuk dalam prioritas utama. Ini bukan isu baru, dan setiap tahun selalu berulang. Artinya, ada yang belum dilakukan secara menyeluruh,” ujar Deni.
Ia menilai bahwa pendekatan yang dilakukan selama ini cenderung sporadis dan belum dibarengi dengan rencana jangka panjang yang menyeluruh.
Karena itu, Deni mendorong penyusunan masterplan mitigasi banjir berbasis desain ramah lingkungan (green design), sebagai panduan utama pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota.
“Tanpa arah pembangunan yang jelas dan menyatu dalam satu peta jalan, penanganan di lapangan hanya jadi proyek musiman tanpa dampak signifikan. Kita butuh perencanaan lintas tahun, bukan solusi tambal sulam,” tegasnya.
Deni juga menggarisbawahi perlunya koordinasi lintas sektor, termasuk pemetaan menyeluruh terhadap kawasan-kawasan yang rawan banjir.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif antarlembaga menjadi syarat penting untuk menciptakan penanganan yang efektif dan berkelanjutan.
“Kita butuh aksi nyata dan konsistensi, bukan janji manis. Masyarakat sudah lelah dengan kondisi ini. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret, bukan hanya reaksi sesaat setelah banjir terjadi,” tambahnya.
Ia pun berharap PUPR segera meningkatkan sinergi dan fokus kerja di lapangan agar pengendalian banjir di Samarinda tak lagi menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. (Adv/MR)
