SAMARINDA – Program percepatan digitalisasi pendidikan yang digulirkan Pemerintah Kota Samarinda mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Samarinda. Transformasi pembelajaran berbasis teknologi dinilai sebagai langkah progresif, namun belum sepenuhnya ditopang kesiapan infrastruktur yang merata.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa implementasi sistem pendidikan digital tidak seharusnya dilakukan secara tergesa-gesa. Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki fasilitas pendukung yang memadai, khususnya akses internet yang stabil dan merata.
Menurut Anhar, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan jaringan di sejumlah wilayah pinggiran kota. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan ketimpangan baru dalam dunia pendidikan, di tengah upaya mendorong modernisasi sistem pembelajaran.
“Transformasi digital di sektor pendidikan memang langkah positif. Namun pemerintah juga harus melihat kondisi riil di lapangan karena masih ada sekolah yang kesulitan mendapatkan akses internet,”bebernya.
Ia menyebut beberapa kawasan yang masih menghadapi persoalan jaringan internet, di antaranya Balai Buaya di Kelurahan Bukuan, Loa Kumbar di Kelurahan Loa Buah, serta Tanah Merah di wilayah Samarinda Utara.
Wilayah-wilayah tersebut dinilai membutuhkan perhatian khusus agar tidak tertinggal dalam arus digitalisasi.
Lebih jauh, Anhar menilai bahwa digitalisasi pendidikan merupakan keniscayaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, terlebih dengan posisi Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
Namun demikian, pemerintah diingatkan untuk tidak sekadar mengejar citra modernisasi tanpa memastikan fondasi dasar yang kuat.
Komisi IV DPRD Samarinda juga mendorong penyusunan blueprint atau peta jalan digitalisasi pendidikan yang komprehensif, terukur, dan memiliki target capaian yang jelas. Langkah ini dianggap penting agar kebijakan yang diambil tidak bersifat simbolis, melainkan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.
“Pemerintah perlu menetapkan parameter yang jelas agar program ini memiliki arah dan tidak hanya bersifat simbolis,” katanya.
Selain itu, DPRD turut menyoroti aspek pengelolaan anggaran dalam program digitalisasi pendidikan. Penggunaan dana publik diharapkan mampu menjangkau seluruh sekolah secara adil, termasuk di kawasan pinggiran yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
“Kami berharap digitalisasi pendidikan tidak hanya berkembang di pusat kota, sementara pelajar di daerah pinggiran justru semakin tertinggal akibat keterbatasan akses internet,” tegas Anhar.
(ADV/DPRD Samarinda)
