SAMARINDA – Penurunan daya beli masyarakat di Kota Samarinda mulai menunjukkan dampak nyata di berbagai sektor.
Merespons kondisi ini, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mendesak pemerintah kota untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah strategis guna mengatasi gejala pelemahan ekonomi.
“Gejala perlambatan ekonomi ini tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret, bukan sekadar respons normatif,” tegas Iswandi.
Ia menilai, lemahnya konsumsi masyarakat tidak hanya berdampak pada pasar dan pelaku usaha, tetapi juga berisiko memicu kenaikan angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika terus dibiarkan, efek domino dari masalah ini bisa melebar ke berbagai sektor.
“Ketika pendapatan warga turun, otomatis belanja mereka juga menurun. Itu membuat pelaku usaha kesulitan bertahan, lalu ujungnya PHK. Ini harus dicegah sedini mungkin,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mendorong agar Pemerintah Kota mempercepat intervensi ekonomi rakyat, seperti program pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, serta perlindungan sosial yang menyentuh masyarakat rentan.
“Program-program untuk menopang ekonomi kerakyatan jangan hanya jadi wacana. Pemerintah harus punya peta jalan yang jelas, jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya.
Meski menyadari bahwa krisis ekonomi nasional hingga global turut memengaruhi situasi lokal, Iswandi menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam melindungi daya beli masyarakat.
“Memang tidak semua bisa dikendalikan dari daerah, tapi dampaknya nyata di lapangan. Maka perlu langkah antisipatif agar kita tidak terjebak dalam krisis yang lebih dalam,” tutupnya. (Adv/MR)
