SAMARINDA – Wacana keterlibatan perguruan tinggi dalam bisnis pertambangan menuai kritik dari berbagai pihak. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengkritik tajam rencana sebuah institusi pendidikan tinggi yang ingin terlibat dalam bisnis pertambangan.
Menurutnya, kampus seharusnya fokus pada tugas utama sebagai lembaga pendidikan dan riset, bukan bersaing di sektor industri.
Anhar menegaskan bahwa dunia akademik memiliki peran strategis dalam mencetak ilmuwan dan tenaga profesional, bukan menjadi pelaku usaha di industri.
“Kampus itu tempat mendidik, bukan tempat bisnis. Lulusannya yang seharusnya masuk ke dunia industri, bukan kampusnya yang jadi pelaku usaha,” jelas Anhar.
Anhar menilai, jika kampus mulai mengelola tambang, maka lulusan yang seharusnya mencari pekerjaan di sektor tersebut bisa kehilangan peluang. Selain itu, kampus yang berorientasi bisnis berisiko mengabaikan fungsi utama pendidikan dalam membangun intelektual dan akademisi.
“Mahasiswa di kampus diuji intelektualnya. Mereka belajar, meneliti, dan menulis skripsi sebagai bekal sebelum masuk dunia kerja. Kalau kampus malah sibuk mengelola tambang, lalu bagaimana nasib lulusannya?” ujarnya.
Politikus PDIP itu juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya tidak memahami esensi pendidikan tinggi.
“Orang pusat ini kadang merasa paling pintar dan paling tahu segalanya. Padahal, kebijakan seperti ini justru bisa merusak dunia pendidikan dan ketenagakerjaan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Anhar mengungkapkan bahwa keputusan yang membiarkan kampus terjun ke dunia bisnis dapat menggeser fokus institusi pendidikan dari pengembangan ilmu pengetahuan menjadi orientasi keuntungan semata.
Dirinya berharap kebijakan ini dikaji ulang agar kampus tetap menjalankan peran utamanya sebagai pusat pendidikan dan riset tanpa harus bersaing dalam dunia industri.
“Tugas kampus adalah mencetak lulusan yang siap kerja, bukan menjadi pemain di industri. Jangan sampai kampus kehilangan jati dirinya,” tandasnya. (Adv/MR)
