FASENEWS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ingin memastikan bahwa masyarakat adat memperoleh hak yang setara, terutama dalam pengakuan hukum dan keterlibatan dalam pembangunan.
Pemerintah telah resmi memberikan pengakuan resmi kepada tujuh komunitas masyarakat hukum adat (MHA) di Kalimantan Timur, yang terdiri dari dua di Kabupaten Paser dan lima di Kabupaten Kutai Barat.
Informasi ini disampaikan oleh Puguh Harjanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-Pemdes) Kaltim, dalam Dialog Publik Masyarakat Adat di Hotel Mercure Samarinda pada Jumat, (1/11/2024) lalu.
Puguh, yang akrab disapa demikian, mengungkapkan bahwa terdapat 13 komunitas adat lainnya telah menyelesaikan verifikasi teknis oleh panitia dan kini menantikan surat keputusan (SK) dari bupati untuk memperoleh pengakuan resmi.
“Dari 7 Kabupaten dan 3 Kota, saat ini hanya 1 Kabupaten yang belum memiliki Panitia Pengakuan dan Perlindungan MHA, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara,” ungkapnya.
Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah penyediaan anggaran yang terbatas di setiap kabupaten.
Demikian juga, data spasial tentang sebaran masyarakat adat di masing-masing kabupaten/kota belum selesai, yang diperlukan untuk melakukan inventaris.
Puguh berharap kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, akademisi, aktivis sosial, dan pemangku kepentingan lainnya agar pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat dapat dipercepat.
“Selain itu, agar MHA yang telah mendapatkan Pengakuan dapat diberikan reward dalam bentuk Program khusus dan diharapkan terbentuknya rekomendasi kebijakan yang bisa menjadi pedoman dalam merancang timeline pembangunan untuk masyarakat adat di Kaltim,” terangnya. (adv)
