FASENEWS.ID – Ketua RT 12 Desa Ande, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Suryani, mengungkapkan harapannya mengenai pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) oleh pemerintah.
Suryani hadir dalam rapat kerja teknis pemberdayaan masyarakat hukum adat yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim beberapa waktu lalu, sebagai perwakilan warga asli Kabupaten Paser.
Ia merasa pertemuan tersebut memberikan harapan baru, terutama terkait dengan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas hak milik adat dari pemerintah.
“Maksudnya di tempat kami terdapat perusahaan-perusahaan yang masuk dan sering mereka lakukan klaim atas tanah kami. Akhirnya pengakuan dari pemerintah ini jadi solusi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak milik adat daerah,” kata Suryani.
Ia berharap dengan adanya pengakuan dan perlindungan tersebut, ia dapat memperoleh kepastian legalitas atas tanah mereka, tanpa adanya kesalahpahaman di antara pihak-pihak terkait.
“Memang saat ini kami lakukan proses pengajuan dan syukurnya kini sudah sampai mendapatkan pengesahan dari bupati maupun gubernur, kini tinggal menunggu pengesahan dari menteri saja,” tambahnya.
Suryani juga menekankan bahwa selama ini mereka tidak menghadapi masalah dengan pihak terkait, dan pengakuan serta perlindungan tersebut dapat mengurangi potensi perselisihan.
“Kami belum bisa bergerak dan kami menunggu kepastian lebih lanjut, jika sudah keluar SK menterinya maka kami akan pelajari ke sektor itu agar terhindar perselisihan,” ujarnya.
“Karena selama ini kami saat sepakati beberapa hal dari kedua belah pihak tidak terjadi masalah,” tambah Suryani.
Melalui adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, Suryani berharap agar pengakuan tersebut segera diikuti dengan tindak lanjut yang nyata.
“Kami yang di daerah akan menindaklanjuti karena proses MHA tahap verifikasinya telah kami lewati dan hanya menunggu pengesahan saja, agar kedepannya ada lanjutan tentang hak kami” tutupnya. (adv)
