SAMARINDA – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Kalimantan Timur di depan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/4/2026), berakhir dengan ketegangan. Hingga batas waktu yang ditentukan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tak kunjung menemui massa.
Sejak siang, ribuan demonstran bertahan di lokasi dengan harapan mendapat respons langsung dari Pemerintah Provinsi. Namun hingga pukul 18.00 Wita, batas akhir penyampaian pendapat di muka umum, tak satu pun perwakilan Pemprov terlihat keluar menemui massa.
Ketiadaan dialog itu menjadi titik balik suasana. Sebagian massa memilih tetap bertahan, menolak membubarkan diri sebelum tuntutan mereka didengar.
Di tengah situasi yang kian memanas, aparat kepolisian mulai mengeluarkan imbauan tegas.
Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, meminta massa untuk segera meninggalkan lokasi sesuai ketentuan waktu aksi.
“Kepada para pengunjuk rasa untuk dapat membubarkan diri masing-masing. Jam unjuk rasa telah usai,” ujarnya.
Namun imbauan tersebut tak sepenuhnya diindahkan. Kekecewaan yang menumpuk, sebagian massa membakar sampah di sekitar lokasi. Tindakan itu kemudian direspons aparat dengan langkah represif terbatas, memukul mundur massa untuk mengendalikan situasi.
Aksi 214 ini sejatinya membawa tiga tuntutan utama yang dianggap krusial oleh massa: evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dorongan agar DPRD Kaltim memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Rudy Mas’ud Muncul Setelah Senyap
Rudy Mas’ud, akhirnya menampakkan diri di hadapan publik setelah berjam-jam menjadi sosok yang dinanti dalam gelombang aksi 21 April 2026. Namun kemunculannya terjadi bukan di tengah dialog atau upaya meredam ketegangan, melainkan ketika situasi telah kondusif, setelah massa aksi dibubarkan secara paksa oleh aparat.
Rudy keluar dari kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada pukul 19.15 WITA. Ia berjalan cepat didampingi sejumlah pejabat daerah, di bawah pengawalan ketat Satuan Polisi Pamong Praja. Tanpa gestur yang menunjukkan keinginan berinteraksi, langkahnya terarah langsung menuju rumah jabatan yang berada tepat di samping kantor gubernur.
Sejak awal, tuntutan utama yang mengemuka adalah keinginan untuk bertemu langsung dengan gubernur, berharap ada ruang dialog terbuka antara pemerintah dan rakyat.
Namun hingga batas waktu aksi berakhir, figur yang ditunggu tak kunjung hadir hingga situasi justru memanas menjelang petang dan masa aksi langsung dibubarkan kepolisian.
Di tengah situasi itulah, kehadiran Rudy Mas’ud justru baru terjadi saat ruang publik telah kosong dari tekanan massa.
Awak media yang sejak sore bersiaga tak menyia-nyiakan momen tersebut. Sejumlah pertanyaan dilontarkan, mulai dari alasan ketidakhadirannya saat aksi berlangsung hingga respons pemerintah terhadap tuntutan massa. Namun, tak satu pun dijawab. Rudy memilih bungkam, tanpa pernyataan, tanpa klarifikasi.
(Fran)
