SAMARINDA – Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis apresiasi langkah masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, aksi tersebut mencerminkan keresahan publik sekaligus kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.
“Apa yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu,” ujar Ananda.
Selasa (21/04/2026) siang tadi, gelombang massa dari kalangan mahasiswa dan masyarakat memadati halaman Kantor DPRD Kaltim. Di bawah terik matahari, spanduk tuntutan terbentang dan orasi bergema, mengartikulasikan harapan akan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu mengusung sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim.
Aliansi Rakyat Kalimantan Timur dalam pernyataan sikapnya menyampaikan tiga poin utama:
- Mendesak evaluasi menyeluruh atas kebijakan Pemprov Kaltim,
- Menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
- Mendorong DPRD Kaltim memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut sejumlah anggota dewan sempat menemui masa aksi. Mereka sepakat tandatangani pakta integritas yang diajukan demonstran. Pasalnya disetujui keseluruhan fraksi di DPRD Kaltim.
Ananda yang juga menjabat Sekretaris PDI Perjuangan Kaltim menegaskan, pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif serta siap memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Lebih jauh, Ananda memastikan komitmen lembaganya dalam memperkuat tiga fungsi utama DPRD, yakni pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah.
Fokus pengawasan, katanya, akan diarahkan pada kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Ruang fiskal yang terbatas menuntut kemandirian daerah. Anggaran yang belum berpihak kepada masyarakat akan kami evaluasi,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, ia juga menekankan pentingnya prioritas pembangunan pada sektor-sektor strategis, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur, sekaligus dorongan agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
(Fran)
