Fasenews.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan polemik terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, angka tersebut bukanlah kebutuhan harian yang nyata, melainkan sebatas simulasi perhitungan dalam skenario tertentu.
Penjelasan ini disampaikan Dadan usai meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4). Menurutnya, angka 19.000 ekor sapi muncul dari asumsi ekstrem, yakni jika seluruh SPPG di Indonesia secara serentak menyajikan menu berbahan dasar daging sapi dalam satu waktu.
“Ini hanya pengandaian. Jika satu SPPG memasak daging sapi, maka membutuhkan satu ekor sapi. Jadi, kalau seluruh SPPG pada hari yang sama memasak menu tersebut, tinggal dikalikan jumlah SPPG dengan satu ekor,” ujarnya.
Dadan mengurai, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG berkisar antara 350 hingga 382 kilogram. Jumlah itu setara dengan daging dari satu ekor sapi, yang digunakan untuk memenuhi standar porsi dan kualitas gizi bagi para penerima manfaat.
Namun demikian, ia menekankan bahwa skenario tersebut tidak mencerminkan praktik di lapangan. BGN, kata dia, tidak pernah menetapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Pendekatan yang diambil justru fleksibel, dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan pangan lokal serta preferensi masyarakat di tiap daerah.
Pendekatan ini, lanjut Dadan, juga menjadi strategi untuk meredam potensi gejolak harga di pasar. Ia mencontohkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu, ketika menu nasi goreng dan telur disajikan untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.
“Hari itu membutuhkan sekitar 36 juta butir telur atau setara 2.200 ton. Dampaknya, harga telur sempat naik hingga Rp3.000,” ungkapnya.
Belajar dari situasi tersebut, BGN memilih untuk tidak memaksakan satu jenis menu secara serentak di seluruh wilayah. Diversifikasi menu dinilai lebih rasional, baik dari sisi ketahanan pasokan maupun stabilitas harga pangan.
“Kalau kita terapkan menu nasional secara bersamaan, tekanannya akan tinggi dan harga pasti naik. Karena itu, kita dorong pemanfaatan sumber daya lokal dan menyesuaikan dengan selera masyarakat setempat,” tutup Dadan.
(*)
