Fasenews.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI no probelm alias setuju dengan nilai anggaran Makan Bergizi Gratis (BMG) yang masuk pada program presiden terpilih Prabowo Subianto.
Nilai MBG sejumlah Rp 71 Triliun itu dinilai ideal untuk pelaksanaan program di tahap awal.
“Makan Bergizi Gratis kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menkeu, dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih sebesar Rp71 triliun itu menjadi harapan Banggar, jujur saja,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
Said Abdullah meyakini Prabowo melakukan penghitungan cermat terhadap program tersebut. Karena, hitungan awal program makan siang gratis diperkirakan menelan biaya Rp450 triliun.
“Menurut hemat saya saya yakin Pak Prabowo akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita,” ucap dia.
Ketua DPP PDIP itu menekankan anggaran Rp71 triliun masih masuk akal. Dia menjamin anggaran itu tak mengganggu fiskal dan defisit, karena diperkirakan hanya 2,29-2,5 persen di pemerintahan awal Prabowo.
“Kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak walaupun disitu sudah ada bansos, subsidi dan kompensasi selama ini hampir Rp500 T, bahkan pernah kita mencapai Rp540 T dan kini sekitar Rp70 T, menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, membeberkan soal nilai MBG senilai Rp 71 Triliun itu.
Meski demikian, kepada awak media, Sri Mulyani blak-blakan soal belum adanya kementerian/ lembaga yang nantinya akan eksekusi anggaran itu.
Hingga nilai anggaran diketahui publik saat ini, pemerintah belum menentukan kementerian/lembaga (k/l) mana yang akan mengeksekusi.
“Bagaimana kalau itu belum (ditetapkan KL pelaksananya) tapi sudah masuk postur? Ya itu kita cadangkan. Itu bisa jadi masuk di dalam BUN,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DJP, Senin (24/6/2024).
Namun, ia menekankan pembahasan RAPBN 2025 masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan sebelum dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus 2024.
“Tapi itu kan masih sampai pertengahan Agustus RUU itu disusun. Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa,” jelasnya. (as)
