SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menilai perlunya penguatan serius terhadap sistem pelaporan sosial di tingkat lingkungan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan respons terhadap persoalan masyarakat. Evaluasi ini mencuat setelah sejumlah kasus warga baru mendapat perhatian luas usai viral di media sosial.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa fenomena tersebut menjadi indikator belum optimalnya mekanisme deteksi dini, meskipun struktur pelaporan sosial sebenarnya telah tersedia hingga tingkat paling bawah.
Menurutnya, pemerintah daerah telah memiliki perangkat yang cukup komprehensif, mulai dari RT, kader Dasawisma, hingga kelurahan dan organisasi perangkat daerah. Namun, efektivitas koordinasi antar elemen tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar mampu merespons persoalan secara lebih cepat dan tepat.
“Ketika suatu kasus baru terungkap setelah menjadi perbincangan luas di masyarakat, itu menandakan adanya celah dalam sistem pelaporan dan koordinasi yang perlu segera dievaluasi,” ujar Puji, Jumat (29/5/2026).
Ia mencontohkan sejumlah persoalan sosial yang sempat menyita perhatian publik, mulai dari kasus kesehatan hingga kondisi keluarga rentan yang luput dari pemantauan awal. Situasi ini, kata dia, menjadi pengingat pentingnya peran lingkungan terdekat dalam mengenali dan merespons persoalan warga sejak dini.
Puji menegaskan bahwa RT dan Dasawisma memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, peningkatan kepekaan sosial serta penguatan komunikasi lintas lini menjadi kunci agar informasi terkait warga yang membutuhkan bantuan dapat segera ditindaklanjuti.
Selain aspek koordinasi, DPRD juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara data administratif dengan kondisi riil di lapangan. Ketidaksesuaian antara laporan dan fakta dinilai berpotensi menghambat efektivitas program bantuan serta intervensi pemerintah.
“Jangan sampai data terlihat baik di atas kertas, tetapi di lapangan masih ditemukan warga yang membutuhkan perhatian. Ini harus menjadi evaluasi bersama,”tegasnya.
Ke depan, DPRD Samarinda mendorong penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan monitoring sosial secara berkala.
Langkah ini dipandang krusial untuk memastikan setiap persoalan sosial dapat terdeteksi lebih dini, sehingga penanganannya tidak lagi bergantung pada sorotan publik semata, melainkan menjadi bagian dari sistem yang responsif dan berkelanjutan.
(ADV/DPRD Samarinda)
