SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti lambatnya langkah Pemerintah Kota dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mendesak agar Pemkot segera mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar UMKM, terutama dari sisi legalitas usaha dan infrastruktur pendukung.
“Produk UMKM kita punya potensi besar, tapi kalau belum punya rumah kemasan dan fasilitas terpadu, ya sulit bersaing di pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Menurutnya, belum tersedianya pusat promosi terpadu atau one stop center untuk UMKM membuat pelaku usaha kesulitan memperkenalkan produk mereka kepada tamu dari luar daerah, termasuk investor. Karena itu, pembangunan rumah kemasan dan galeri produk menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan.
Iswandi juga mengusulkan dibentuknya “creative hub” di Samarinda, sebuah wadah kolaboratif yang bisa mendorong inovasi, pelatihan, serta pertukaran ide antar pelaku ekonomi kreatif lokal.
Namun, masalah yang paling krusial menurutnya justru ada pada aspek legalitas usaha. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Samarinda masih belum mengantongi badan hukum, padahal itu adalah syarat utama untuk bisa mengakses pembiayaan maupun program pemerintah.
“Tanpa legalitas, UMKM kita sulit berkembang. Mereka tidak bisa ikut program bantuan, pelatihan bersertifikat, atau akses ke pasar digital,” jelasnya.
DPRD, kata Iswandi, siap memberikan dukungan dari sisi regulasi dan anggaran. Namun ia mengingatkan bahwa dinas teknis harus lebih aktif melakukan pendampingan langsung ke lapangan.
“Bukan hanya duduk di belakang meja, tapi turun langsung. Berikan edukasi, bantu pengurusan izin, dan dampingi mereka sampai benar-benar siap,” terangnya.
Ia berharap dengan langkah nyata, UMKM di Samarinda bisa naik kelas dan menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang tangguh dan mandiri. (Adv/MR)
