FASENEWS.ID – Presiden Joko Widodo memberikan kode, bahwa dirinya tidak akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pembangunan ekosistem di Ibu Kota Nusantara harus dalam keadaan siap dengan infrastruktur dan ekosistem yang matang serta semua fasilitas juga harus sudah disiapkan, hal ini lah yang menjadi pertimbangan dalam penandatangan Keppres,
Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai menghadiri acara Fun Run 2024 di IKN pada minggu (6/10/2024).
“Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, ekosistem itu harus jadi,” ujarnya.
Menurut Presiden, pemindahan ibu kota harus memastikan bahwa kesiapan infrastruktur yang lain, seperti sarana pendidikan, rumah sakit, serta pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.
“Kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolahan artinya juga dibuthkan, dari TK-SD-SMA-SMK sampai universitas, kemudian keramaian, restoran juga warung-warung yang juga itu diperlukan,” ucapnya.
Karena hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Keppres pemindahan ibu kota seharusnya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo.
“Ya mestinya begitu, Presiden yang baru, Pak Prabowo,” ujar Presiden Joko Widodo
Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, proyek Ibu Kota Negara (IKN) sangat penting untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
Hal itu sampaikan saat dirinya mengahadiri sidang kabinet melalui keterangan pers sekertariat presiden di IKN , Kalimantan Timur, (12/8/2024) lalu
“Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikannya dengan baik karena memang sangat dibutuhkan,” ucapnya.
Dirinya juga menyatakan untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan akan meyakinkan kepada otorita bahwa ruang anggaran yang disiapkan cukup besar untuk penyelesaian proyek ini.
Prabowo juga mengatakan prioritas utama adalah gedung-gedung penting seperti, gedung MPR, DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk lembaga yudikatif, menurutnya jika setelah semua hal ini selesai, Ibu Kota pemerintahan sudah bisa beroperasi meskipun proyek lain akan menyusul.
Sementara itu Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal (20/10/2024). (naf)
