SAMARINDA – Setiap tahun, penerimaan murid baru datang dengan nama dan mekanisme yang diperbarui. Namun bagi sebagian orang tua di Samarinda, persoalannya terasa tetap sama.
Fenomena itu menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. Ia menilai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) belum sepenuhnya menyentuh persoalan paling mendasar dalam dunia pendidikan, yakni pemerataan akses bagi seluruh anak.
Bagi Anhar, banyaknya pengaduan yang masuk ke Komisi IV selama proses SPMB berlangsung bukan sekadar persoalan teknis. Keluhan yang datang hampir setiap hari justru menunjukkan adanya jarak antara regulasi yang dirancang di tingkat pusat dengan realitas yang dihadapi masyarakat di daerah.
“Regulasinya dibuat pemerintah pusat, tetapi yang menghadapi masyarakat setiap hari adalah pemerintah daerah. Daerah yang akhirnya harus menjelaskan berbagai persoalan yang muncul akibat sistem tersebut,” kata Anhar beberapa waktu lalu.
Menurutnya, persoalan muncul hampir di seluruh jalur penerimaan. Jalur domisili bersinggungan dengan persoalan administrasi kependudukan, jalur prestasi memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penilaian, sementara jalur afirmasi juga belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.
Anhar mempertanyakan apakah perubahan sistem yang dilakukan dari waktu ke waktu benar-benar membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan pendidikan, atau justru melahirkan lapisan persoalan baru.
“Kami di Komisi IV hampir setiap hari menerima pengaduan. Artinya, persoalan ini memang nyata dirasakan masyarakat. Kalau setiap tahun keluhannya terus berulang, berarti ada yang harus dievaluasi secara serius,” ujarnya.
Ketika Sistem Menjadi Lebih Rumit daripada Tujuannya
Anhar mengingatkan bahwa pendidikan pada hakikatnya bukan sekadar kompetisi untuk mendapatkan kursi sekolah. Negara memiliki tanggung jawab memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak.
Bahkan dirinya membandingkan kondisi saat ini dengan sistem penerimaan sekolah pada masa sebelumnya. Menurutnya, masyarakat dahulu tidak dihadapkan pada begitu banyak persyaratan administrasi dan mekanisme seleksi seperti yang dirasakan sekarang. Ketika sekolah masih memiliki daya tampung, anak memiliki peluang untuk diterima dan melanjutkan pendidikan.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terjebak pada perubahan istilah maupun format penerimaan murid baru.
“Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya sederhana, anak-anak mereka bisa sekolah. Jangan sampai sistem yang dibuat justru menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak pendidikan,” tegasnya.
Bagi Anhar, ukuran keberhasilan SPMB semestinya tidak berhenti pada seberapa tertib proses seleksi berlangsung. Ukuran yang lebih penting adalah apakah semakin banyak anak mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi dan tanpa dibebani prosedur yang tidak perlu.
(ADV/DPRD Samarinda)
