FASENEWS – Gagasan menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia di luar negeri seperti menemukan momentumnya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, berencana menjadikan Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ), Arab Saudi, sebagai lokasi percontohan pertama implementasi MBG di luar wilayah Indonesia.
Dia mengatakan, langkah itu jika disetujui Presiden Prabowo Subianto, akan memperluas cakupan kebijakan gizi nasional melampaui batas geografis.
Pernyataan itu disampaikan Dadan saat kunjungan kerjanya di Jeddah, Minggu (31/5/2026) usai meninjau langsung kondisi siswa dan lingkungan pendidikan di SIJ, yang mayoritas dihuni anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ia menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar ekspansi program, melainkan upaya menghadirkan keadilan akses gizi bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), di mana pun berada.
“Jika disetujui Presiden, ini akan menjadi percontohan pertama penyaluran MBG di luar negeri,” ujarnya.
Dorongan menghadirkan MBG di Jeddah, menurut Dadan, justru datang dari para siswa sendiri. Anak-anak di SIJ disebut telah mengikuti perkembangan program tersebut di Tanah Air dan menyampaikan keinginan untuk merasakan manfaat serupa.
“Mereka sangat well informed. Secara spontan mereka ingin menikmati program yang sama seperti teman-temannya di Indonesia,” katanya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa arus informasi yang semakin terbuka telah membentuk kesadaran baru di kalangan pelajar diaspora, bahwa hak atas pemenuhan gizi bukanlah privilese berbasis lokasi, melainkan bagian dari hak dasar sebagai warga negara.
Secara demografis, potensi penerima manfaat di Arab Saudi terbilang signifikan. SIJ saat ini menampung sekitar 1.080 siswa, sementara Sekolah Indonesia di Makkah mencatat sekitar 400 siswa. Antusiasme pun tampak nyata dalam kunjungan tersebut.
Dadang bilang meski berlangsung di hari libur, sekitar 100 siswa bersama 56 guru hadir menyambut kedatangan rombongan BGN.
Namun, realisasi program ini kata dia, tidak serta-merta tanpa tantangan. Dadan menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengingat implementasi kebijakan publik di luar negeri membutuhkan pendekatan diplomatik sekaligus administratif yang lebih kompleks.
“Kami akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Indonesia Jeddah. Mekanismenya pada prinsipnya sama, tetapi perlu penyesuaian dan kolaborasi antarinstansi,”jelasnya.
Dalam skema yang dirancang, pelaksanaan MBG di Jeddah akan tetap berbasis kemitraan, sebagaimana di Indonesia.
Sementara dari sisi menu, pendekatan adaptif akan menjadi kunci. Bahan pangan lokal di Arab Saudi akan dimanfaatkan, dengan tetap mempertimbangkan cita rasa dan kebutuhan nutrisi anak Indonesia.
“Menu akan disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal, bisa berupa kombinasi makanan Arab Saudi dan masakan khas Indonesia,” tambah Dadan.
(*)
