SAMARINDA – Banjir yang kembali menggenangi sejumlah wilayah di Samarinda usai hujan deras memicu sorotan dari DPRD Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara sektoral.
Ia mendesak lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera membangun kolaborasi lintas sektor demi menciptakan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan. OPD dimaksud yakni Dinas PUPR, Disperkim, DLH, Dishub, dan BPBD.
“Sudah berkali-kali saya sampaikan, penanganan banjir harus lintas OPD. Ini masalah kompleks, tidak bisa ditangani sendiri-sendiri,” ujar Andriansyah.
Ia menjelaskan, Dinas PUPR berperan dalam pembangunan drainase dan pengaturan tata ruang, sementara BPBD dapat menyuplai data zona rawan banjir sebagai dasar perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap risiko bencana.
“Data dari BPBD harus terintegrasi dengan perencanaan PUPR agar pembangunan tidak memperparah potensi banjir,” jelasnya.
Selain itu, DLH dinilai berperan penting dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau yang mendukung daya serap air. Dishub pun disebut perlu terlibat aktif dalam penanganan lalu lintas saat banjir, termasuk perencanaan jalur evakuasi.
Andriansyah menyayangkan pola kerja sektoral yang masih sering terjadi antar OPD. “Selama masing-masing dinas bekerja sendiri-sendiri, jangan harap masalah banjir bisa diselesaikan. Kita cuma bisa berharap hujan tidak terlalu deras,” tegasnya.
Ia mendorong Pemkot Samarinda segera membentuk forum koordinasi antar-OPD untuk menyusun rencana aksi terpadu yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
(Adv/MR)
