FASENEWS.ID – Kasus pemerasan yang melibatkan oknum polisi terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 telah menimbulkan dampak signifikan terhadap citra pariwisata Indonesia.
Insiden pemerasan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan wisatawan asing mengenai keamanan dan integritas penegakan hukum di Indonesia.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan bahwa peristiwa tersebut sangat merugikan wisatawan mancanegara dan memberikan citra negatif bagi Indonesia yang tengah gencar mempromosikan diri sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, menekankan bahwa insiden ini berdampak buruk terhadap sektor pariwisata Indonesia, khususnya dalam bidang Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Ia menjelaskan bahwa Indonesia sudah tertinggal jauh dalam sektor ini dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Perilaku oknum polisi yang hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompok disebutnya semakin memperburuk citra Indonesia di mata dunia dan mengancam kepercayaan internasional, khususnya dari negara-negara tetangga.
Media asing, seperti Free Malaysia Today, melaporkan bahwa sejumlah warga negara Malaysia menjadi korban pemerasan oleh polisi Indonesia selama acara tersebut.
Kasus ini memicu protes luas di media sosial, dengan seruan boikot terhadap festival musik terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Menanggapi hal ini, Kementerian Pariwisata telah berkoordinasi dengan promotor acara dan pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sejak informasi dan keresahan dari wisatawan tersebut muncul ke publik.
Selain itu, Kementerian Pariwisata bersama pemangku kepentingan event Indonesia, termasuk Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Mereka akan terus meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penonton atau wisatawan agar dapat terjamin dengan baik.
Pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah konkret untuk memulihkan citra pariwisata Indonesia.
Ini termasuk peningkatan pelatihan bagi anggota kepolisian tentang perlakuan terhadap warga negara asing, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi dan pemerasan.
Upaya ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan keamanan bagi semua pengunjung di masa mendatang. (naf)
