SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda memperkuat sinergi dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui program berbasis keluarga. Salah satu langkah yang tengah disiapkan ialah penyaluran bantuan paket hidroponik dan peternakan ayam petelur mandiri sebagai bagian dari pengembangan urban farming.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Samarinda, Muhammad Darham, mengungkapkan bahwa DPRD telah memberikan dukungan terhadap rencana tersebut. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan hidroponik di pekarangan rumah menjadi modal penting yang perlu diperkuat melalui bantuan pemerintah.
“Melalui dukungan dana aspirasi anggota dewan, kami berharap masyarakat bisa lebih mudah memulai usaha hidroponik. Biayanya tidak terlalu besar, sementara manfaatnya sangat baik untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Antusiasme warga juga tinggi, termasuk terhadap budidaya ayam petelur,” ujar Darham.
Ia menjelaskan, bantuan peternakan ayam petelur merupakan salah satu inovasi yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi pembiayaan antara pemerintah dan DPRD diyakini mampu mempercepat realisasi program sekaligus memperluas manfaatnya.
“Respons masyarakat terhadap program ayam petelur sangat positif. Ini menjadi terobosan yang kami harapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menambah pendapatan keluarga,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, bantuan yang diberikan harus bersifat produktif dan langsung dirasakan manfaatnya. Karena itu, ia mengusulkan agar bantuan berupa ayam petelur diberikan dalam kondisi siap produksi, sehingga masyarakat dapat segera memperoleh hasil.
“Misalnya satu rumah mendapatkan dua ekor ayam yang sudah siap bertelur, bukan anakan. Dengan begitu, keluarga bisa menghemat pengeluaran sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu setiap bulan. Dampaknya akan langsung terasa bagi ekonomi rumah tangga,” kata Iswandi.
Ia juga mengingatkan agar setiap program pemerintah lebih mengedepankan efektivitas dan manfaat nyata dibanding sekadar besarnya anggaran. DPRD, lanjutnya, akan mengawal agar belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program jangan diukur dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kolaborasi ini, Pemkot dan DPRD Samarinda berharap konsep pertanian perkotaan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga yang berkelanjutan.
(ADV/DPRD Samarinda (
