SAMARINDA – Nilai-nilai Trisakti Bung Karno dinilai tetap relevan sebagai pijakan pembangunan Kota Samarinda. DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda mendorong agar prinsip berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan diimplementasikan secara nyata dalam penyusunan kebijakan serta pengalokasian anggaran daerah.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda” yang digelar dalam rangka Bulan Bung Karno 2026. Forum itu menghadirkan akademisi, wartawan, dan anggota legislatif untuk merumuskan rekomendasi bagi pemerintah daerah.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan Trisakti bukan sekadar warisan pemikiran Bung Karno, tetapi konsep yang masih relevan menjawab tantangan pembangunan saat ini.
“Jika Trisakti diterapkan dengan benar, orientasinya pasti sebesar-besarnya untuk rakyat. Sayangnya, nilai-nilai ini belum banyak dijadikan parameter dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Menurut Iswandi, hasil diskusi telah menghasilkan sejumlah poin yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Ia juga menilai pembangunan di Samarinda telah menunjukkan kemajuan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek yang terealisasi, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut lahir dari aspirasi masyarakat.
“Kalau pembangunan benar-benar berdasarkan keinginan rakyat, biasanya tidak menjadi polemik. Sebaliknya, jika hanya mengatasnamakan rakyat, perdebatan akan terus muncul,” tegasnya.
Melalui momentum Bulan Bung Karno 2026, DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda berharap nilai-nilai Trisakti dapat menjadi salah satu referensi penting dalam pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang lahir tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(ADV/DPRD Samarinda)
