SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada pendanaan pemerintah.
“Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai instansi perlu dikaji lebih dalam. Tidak semua PHK semata-mata disebabkan oleh efisiensi anggaran,” jelasnya.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan apakah pemangkasan anggaran benar-benar menjadi faktor utama dalam PHK.
Jika dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperlukan efisiensi anggaran yang berdampak pada tenaga kerja, pemerintah harus mencari solusi yang tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan yang diterapkan harus tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan pihak lain,” tegas Ismail sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, Ismail juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah agar tidak menimbulkan permasalahan baru.
“Jangan sampai program yang dijalankan tidak selaras dengan kondisi keuangan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif di sektor lain,” pungkasnya. (Adv/MR)
