FASENEWS.ID – Kerja sama antara dua negara, Indonesia dan Qatar disimbolkan dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) untuk pengembangan proyek hunian 1 juta unit di Tanah Air.
MoU sudah ditandatangani pada Rabu (8/1/2024) di Istana Merdeka Jakarta antara dua pihak yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.
Dalam prosesnya, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani akan membangun proyek hunian 1 juta unit itu melalui perusahaan Qilaa International Group.
Teknisnya, Qilaa International Group akan membiayai dan mengelola proyek tersebut, sementara lahan untuk perumahan akan disediakan oleh pemerintah Indonesia.
Sementara untuk nilai transaksi belum diumumkan ke publik.
“Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” ucap Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani dilansir siaran pers Kantor Kepresidenan RI, Kamis (9/2/2024).
Lantas apa yang akan dibangun oleh investor Qatar?
Qatar bukan satu-satunya negara yang diajak kerja sama oleh pemerintah Indonesia dalam program hunian ini.
Beberapa negara lain, termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi adalah beberapa daftar yang diharapkan bisa masuk pada proyek pembangunan hunian di Indonesia.
Sementara itu, untuk spesifik dengan Qilla Internasional Group, segmentasi investasi hunian itu akan dilakukan untuk menengah ke bawah.
Kawasannya, sebagaimana dikatakan Maruarar Sirait, akan ditargetkan untuk kawasan perkotaan.
Adapun untuk detail di mana perusahaan Qatar itu akan memulai investasi mereka untuk proyek 1 juta hunian, masih belum dibeberkan jelas.
Maruarat Sirait hanya menjelaskan bahwa dalam waktu ke depan, pemerintah akan pemerintah akan menyiapkan lahan-lahan idle yang dimiliki negara di beberapa lokasi perkotaan.
Lokasi-lokasi lahan idle yang dimiliki pemerintah inilah yang nantinya akan disurvei oleh pihak Qilaa International Group untuk kemudian dibangunkan hunian hingga total 1 juta unit.
Lebih lanjut, apa bentuk hunian itu, dikatakan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, adalah jenis rumah susun. Ini mengingat kawasan pembangunan yang ada di wilayah perkotaan.
“Ini yang lebih rusun, lebih vertical housing,” ucapnya. (as)
