Menu

Dark Mode
Sehari Melepas Gawai, Menemukan Diri di Rimba Samarinda Merawat Pertiwi, DPC PDI Perjuangan Samarinda Tanam Pohon Buah di Kawasan Folder Kronologi Hilangnya Nadira Az-Zahra, Mahasiswi Telkom University Sempat Keluar dari Seluruh Grup WhatsApp Sebelum Tak Bisa Dihubungi Megawati Pimpin Langkah Strategis PDI Perjuangan Hadapi Ancaman El Nino, Ketahanan Air dan Pangan Jadi Prioritas Hearing Varia Niaga Ditunda, DPRD Samarinda Siapkan ‘Peta Merah-Kuning-Hijau’ untuk Bedah Kinerja Perusahaan DPRD Samarinda Dorong Revolusi Pengelolaan Sampah dari Rumah Tangga, Tekan Beban TPA Lewat Daur Ulang

Daerah

MENYALA Menteri Pigai, Respon soal Kasus di Muara Kate Paser! Minta Dilaporkan ke Komnas HAM 

badge-check


					Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai/ fasenews.id Perbesar

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai/ fasenews.id

FASENEWS.ID, SAMARINDA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespon soal adanya kasus penyerangan ke warga di Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu ia ungkap saat berada di Samarinda, Senin (16/12/2024).

Dalam kesempatan itu, Natalius Pigai meminta agar hal ini dilaporkan ke Komnas HAM.

Sebagaimana dilansir dari Arusbawah.co, awalnya Natalius Pigai mengaku belum mengetahui secara detail kasus tersebut.

“Saya belum tahu juga kasusnya seperti apa. Berarti media yang kurang angkat kasusnya. Saya masih belum tahu soal itu,” ujarnya saat hadir dalam acara JMSI Award 2024, Samarinda.

Ketika ditanya apakah sudah ada laporan terkait kasus tersebut di Komnas HAM atau Kementerian HAM, Natalius menegaskan bahwa kementeriannya tidak memiliki kewenangan dalam penyelidikan langsung.

“Kementerian saya ini bukan untuk penyelidikan, pemantauan, atau penuntutan. Itu kewenangan Komnas HAM, kepolisian, atau kejaksaan. Kami di kementerian lebih fokus pada regulasi dan pembangunan hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas,” jelasnya.

Ia menambahkan, peran kementeriannya adalah merumuskan kebijakan dan regulasi, seperti pendidikan, kesehatan, serta isu-isu dasar lainnya.

“Kalau ada kasus yang diselesaikan di pengadilan, barulah negara bertanggung jawab, dan itu jadi bagian kementerian saya,” katanya.

Menurutnya, pertanyaan terkait kasus di Paser dianggap tidak sesuai tugas dan fungsi kementeriannya.

Natalius Pigai mengungkapkan, di Kalimantan Timur terdapat dua jenis kasus HAM yang sering muncul.

Pertama, konflik antara hak asasi manusia dengan dunia bisnis, terutama tambang.

Kedua, persoalan hak asasi manusia terkait lahan perkebunan kelapa sawit.

“Kami memiliki kewenangan untuk mendorong dunia bisnis, termasuk tambang dan sawit, agar berbasis HAM. Ini adalah mandat dari PBB dan telah menjadi strategi nasional di Indonesia,” paparnya.

Ketika kembali ditanya apakah kementeriannya akan menindaklanjuti kasus penyerangan di Muara Kate, Natalius Pigai menegaskan bahwa ia belum mengetahui kasus tersebut.

“Kalau saya tahu, mungkin bisa saya tindaklanjuti. Tapi saya belum tahu soal kasus itu,” katanya.

Natalius bahkan balik bertanya kepada tim redaksi Arusbawah.co untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

“Kasusnya apa sih?” ujarnya.

Ia pun menyarankan agar kasus itu dilaporkan ke Komnas HAM.

“Saya yakin Komnas HAM akan menindaklanjuti. Itu jalan keluar terbaik,” pungkasnya. (wan/as)

Facebook Comments Box

Baca Selengkapnya

Filosofi Di Balik Ritual Menginjak Kepala Kerbau dan Gelar Baginda Pemuka Bangsa Kepada Jokowi di Lampung

28 June 2026 - 11:46 WITA

Sugiyono Gaungkan Spirit Bung Karno untuk Generasi Muda Samarinda

22 June 2026 - 10:40 WITA

Dorong Kreativitas Anak Muda Samarinda, Sugiono Luncurkan Creative Competition

9 June 2026 - 09:59 WITA

Dugaan Korupsi Dadan Hindayana Eks Kepala BGN:  Rekayasa Mitra hingga Mark Up Anggaran

3 June 2026 - 17:05 WITA

Dadan Hindayana Dicopot Dari Jabatannya Sebagai Kepala BGN

2 June 2026 - 16:11 WITA

Trending on Nasional