Menu

Dark Mode
Bakal Ada Tambahan Kuota P3K di Kukar Sebanyak 5.776 Orang, 574 Diantaranya Tenaga Guru Gerimis Tak Jadi Penghalang Pengambilan Sumpah 2.300 Pegawai P3K di Lingkup Pemkab Kukar Kunjungi 5 Balita Penderita Stunting Dari Muara Enggelam, Pemkab Kukar Komitmen Penanganan Stunting Jadi Prioritas Pemkab Kukar Capai Target Program 25 Ribu Nelayan Produktif

Daerah

MENYALA Menteri Pigai, Respon soal Kasus di Muara Kate Paser! Minta Dilaporkan ke Komnas HAM 

badge-check


					Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai/ fasenews.id Perbesar

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai/ fasenews.id

FASENEWS.ID, SAMARINDA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespon soal adanya kasus penyerangan ke warga di Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu ia ungkap saat berada di Samarinda, Senin (16/12/2024).

Dalam kesempatan itu, Natalius Pigai meminta agar hal ini dilaporkan ke Komnas HAM.

Sebagaimana dilansir dari Arusbawah.co, awalnya Natalius Pigai mengaku belum mengetahui secara detail kasus tersebut.

“Saya belum tahu juga kasusnya seperti apa. Berarti media yang kurang angkat kasusnya. Saya masih belum tahu soal itu,” ujarnya saat hadir dalam acara JMSI Award 2024, Samarinda.

Ketika ditanya apakah sudah ada laporan terkait kasus tersebut di Komnas HAM atau Kementerian HAM, Natalius menegaskan bahwa kementeriannya tidak memiliki kewenangan dalam penyelidikan langsung.

“Kementerian saya ini bukan untuk penyelidikan, pemantauan, atau penuntutan. Itu kewenangan Komnas HAM, kepolisian, atau kejaksaan. Kami di kementerian lebih fokus pada regulasi dan pembangunan hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas,” jelasnya.

Ia menambahkan, peran kementeriannya adalah merumuskan kebijakan dan regulasi, seperti pendidikan, kesehatan, serta isu-isu dasar lainnya.

“Kalau ada kasus yang diselesaikan di pengadilan, barulah negara bertanggung jawab, dan itu jadi bagian kementerian saya,” katanya.

Menurutnya, pertanyaan terkait kasus di Paser dianggap tidak sesuai tugas dan fungsi kementeriannya.

Natalius Pigai mengungkapkan, di Kalimantan Timur terdapat dua jenis kasus HAM yang sering muncul.

Pertama, konflik antara hak asasi manusia dengan dunia bisnis, terutama tambang.

Kedua, persoalan hak asasi manusia terkait lahan perkebunan kelapa sawit.

“Kami memiliki kewenangan untuk mendorong dunia bisnis, termasuk tambang dan sawit, agar berbasis HAM. Ini adalah mandat dari PBB dan telah menjadi strategi nasional di Indonesia,” paparnya.

Ketika kembali ditanya apakah kementeriannya akan menindaklanjuti kasus penyerangan di Muara Kate, Natalius Pigai menegaskan bahwa ia belum mengetahui kasus tersebut.

“Kalau saya tahu, mungkin bisa saya tindaklanjuti. Tapi saya belum tahu soal kasus itu,” katanya.

Natalius bahkan balik bertanya kepada tim redaksi Arusbawah.co untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

“Kasusnya apa sih?” ujarnya.

Ia pun menyarankan agar kasus itu dilaporkan ke Komnas HAM.

“Saya yakin Komnas HAM akan menindaklanjuti. Itu jalan keluar terbaik,” pungkasnya. (wan/as)

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Menantang Batas Manusia: Kirana Larasati Sejarah Baru Perempuan Indonesia, Menyelam Hingga 127 Meter di Bawah Laut

4 March 2026 - 10:22 WIB

Penyakit Kronis, Disabilitas yang Tak Kasat Mata Kini Diakui Negara

3 March 2026 - 22:06 WIB

MBG Terancam Jadi Pemborosan: 62 Juta Porsi Tak Dimakan, Potensi Kerugian Negara Tembus Rp1,27 Triliun per Pekan

3 March 2026 - 06:55 WIB

INSKA FEST 2026 Hadir sebagai Ruang Ekspresi Kreatif Pelajar Samarinda

26 February 2026 - 11:45 WIB

Dari Kertas Bekas Jadi Karya Bernilai: Edukasi Lingkungan Lewat PENDIKRESA Bersama Anak Usia Dini

14 January 2026 - 10:52 WIB

Trending on News