FASENEWS.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana dasar di desa-desa.
Fokus DPMPD Kaltim adalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air minum, sanitasi, dan fasilitas jamban, yang merupakan komponen Indeks Desa Membangun (IDM).
Menurut Noor Agustina, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) DPMPD Kaltim, upaya ini juga berkontribusi terhadap pencapaian target nasional dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.
“Kami lebih memprioritaskan sarana dan prasarana dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa. Fokus ini juga sesuai dengan target nasional untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak,” terang Noor Agustina.
DPMPD Kaltim menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sejak tahun 2019.
Tahun ini, Pokja tersebut telah mengalami perubahan dan sekarang menjadi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Perubahan tersebut membuat tugas DPMPD semakin meluas, termasuk dalam perencanaan sarana air minum, sanitasi, dan perumahan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.
Sebagai pembina, DPMPD tidak memiliki kewenangan untuk menangani aspek teknis atau infrastruktur secara langsung.
Fokus utamanya adalah pada pembinaan dan peningkatan kapasitas kelompok pengelola di lapangan, terutama Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS).
Disampaikannya bahwa KP-SPAMS merupakan unit yang mengelola sarana air minum dan sanitasi pada level desa.
Namun sayangnya, banyak kelompok di desa-desa yang tidak berlanjut setelah dibentuk.
“Sejak program Pamsimas dilaksanakan antara 2018 hingga 2022, terdapat 312 desa di Kaltim yang mendapatkan program ini,” ucapnya.
“Sarana dan prasarananya sudah dibangun, tetapi banyak yang tidak terpelihara karena kurangnya pengelolaan,” sambungnya.
“Di sinilah peran kami mendorong kelompok-kelompok KP-SPAMS untuk aktif kembali,” terang perwakilan DPMPD.
Oleh karena itu, DPMPD memperkenalkan inovasi KP-SPAMS Juara sejak tahun lalu untuk mendorong semangat pengelolaan KP-SPAMS.
Lomba yang melibatkan kelompok di desa ini menjadi bentuk inisiatif yang dilakukan dengan indikator penilaian yang komprehensif.
Beberapa indikator yang dinilai mencakup keberlanjutan bangunan, kualitas pengelolaan, tata kelola keuangan, serta tingkat pemberdayaan masyarakat.
“Lomba KP-SPAMS Juara kami harapkan mampu membangkitkan semangat pengelola di desa. Selain menilai fisik bangunan, kami juga melihat bagaimana kelompok ini melayani masyarakat dan memberdayakan mereka. Harapannya, teman-teman di desa dapat terinspirasi untuk menjaga dan mengembangkan infrastruktur yang ada,” terangnya. (adv)
