FASENEWS.ID – Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur konsisten mendukung pembangunan ketahanan keluarga serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Komitmen itu diwujudkan melalui upaya peningkatan kesadaran keluarga dalam menjalin sinergi dengan sesama keluarga, warga, dan kelompok masyarakat, disertai pelatihan parenting.
Puguh Harjanto, Kepala DPMPD Kaltim, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi persoalan sosial, khususnya untuk mempercepat penurunan angka stunting.
“Permasalahan keluarga dimulai sejak usia dini, salah satunya adalah stunting. Ini ancaman serius bagi masa depan generasi kita,” ucap Puguh.
Selain itu, ia menyoroti masalah perkawinan dini, rendahnya akses pendidikan, dan perilaku menyimpang di kalangan remaja yang semakin menambah tantangan sosial di Kaltim.
Menurut data Survei Status Gizi Indonesia 2023, angka stunting di Kaltim tercatat meningkat dari 22,8 persen pada 2022 menjadi 23,9 persen.
“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Target kita jelas, prevalensi stunting harus turun hingga 14 persen pada 2024,” terangnya.
Puguh berpendapat bahwa stunting tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah yang berkaitan dengan masa depan negara.
Anak yang tumbuh dengan kondisi stunting lebih rentan mengalami gangguan perkembangan, sehingga dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
“Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 jika modal dasarnya terganggu? Oleh karena itu, upaya penanganan stunting harus dilakukan secara kolaboratif,” lanjutnya.
Puguh menegaskan bahwa program ini harus bekerja sama dengan baik dengan pemerintah, masyarakat, dan kelompok sosial.
“Masa depan kita bergantung pada aksi kolaboratif yang kita lakukan sekarang. Anak-anak yang kita rawat hari ini adalah mereka yang akan menjaga bangsa ini di masa depan,” terang Puguh. (adv)
