Menu

Mode Gelap

Advertorial

Kaltim Tampil Cemerlang di IPP 2024, Meraih Peringkat Kelima Nasional dan Peringkat Pertama di Kesejahteraan

badge-check


					Suasana Gedung Kantor Dispora Kaltim di Malam Hari/FASENEWS.ID Perbesar

Suasana Gedung Kantor Dispora Kaltim di Malam Hari/FASENEWS.ID

FASENEWS.ID – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur berhasil memperoleh peringkat kelima nasional dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2024.

Keberhasilan ini dicapai berkat upaya maksimal dari tim Dispora Kaltim, khususnya Bidang Pengembangan Pemuda, yang berfokus meningkatkan kualitas pembangunan pemuda di provinsi tersebut.

Rusmulyadi, Sub Koordinator Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda Dispora Kaltim, menyatakan rasa bangganya atas pencapaian yang diraih oleh Kaltim.

Ia mengungkapkan bahwa Kaltim berhasil mencatatkan nilai yang baik di beberapa domain utama dalam IPP, terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan.

“Kaltim berhasil meraih peringkat kedua secara nasional di domain pendidikan, tepat di bawah Yogyakarta,” ungkap Rusmulyadi.

“Selain itu, untuk domain kesejahteraan, kita meraih nilai tertinggi se-Indonesia, yaitu 82,50,” jelasnya.

Menurut Rusmulyadi, pencapaian ini menunjukkan bahwa Dispora Kaltim telah berhasil memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi pemuda di provinsi ini.

Secara keseluruhan, IPP Kaltim mengalami peningkatan signifikan dengan angka 59,17, yang membawa provinsi ini naik dari peringkat ketujuh pada tahun lalu ke posisi kelima pada tahun ini.

Rusmulyadi juga menyatakan bahwa di bidang kesejahteraan, Kaltim berhasil menduduki peringkat pertama, sebuah peningkatan signifikan dari peringkat ketiga tahun lalu.

Namun, ada beberapa domain yang tidak menunjukkan peningkatan, salah satunya di bidang kepemimpinan.

Rusmulyadi menyebutkan bahwa stagnannya nilai IPP di bidang kepemimpinan disebabkan oleh metode survei yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saya coba kroscek ke BPS, ternyata data untuk domain kepemimpinan itu diambil hanya dalam waktu tiga bulan dan berlaku untuk tiga tahun,” ujarnya.

“Ini yang membuat kami khawatir karena meskipun kami telah melakukan berbagai program pelatihan kepemimpinan, hasilnya tidak bisa terlihat secara penuh dalam data IPP,” ungkap Rusmulyadi.

Ia juga menjelaskan bahwa BPS tidak menggunakan data administrasi yang sudah dimiliki Dispora Kaltim, seperti jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan jumlah organisasi pemuda yang terdaftar.

Rusmulyadi berharap data-data tersebut bisa dipertimbangkan dalam penilaian IPP agar pencapaian Dispora Kaltim lebih akurat.

“Kami memiliki data lengkap tentang pelatihan kepemimpinan yang telah kami selenggarakan, termasuk jumlah peserta dan organisasi pemuda yang berpartisipasi,” kata Rusmulyadi.

“Namun, data ini tidak digunakan oleh BPS karena mereka hanya melakukan survei singkat yang tidak mencerminkan semua upaya yang kami lakukan,” tambahnya.

Menurutnya, metode survei BPS ini memberi dampak pada perolehan nilai IPP, terutama di domain kepemimpinan yang tidak menunjukkan perubahan.

Padahal, anggaran untuk program kepemimpinan telah meningkat, dan berbagai kegiatan telah dilakukan untuk memberdayakan pemuda di Kaltim.

Rusmulyadi berharap ke depannya BPS dapat menggunakan data yang lebih akurat dengan memanfaatkan data administrasi yang telah ada.

“Jadi, meskipun kami terus melakukan berbagai program untuk meningkatkan kepemimpinan pemuda, hasilnya belum terlihat secara optimal di data BPS,” tutup Rusmulyadi.

Dengan pencapaian peringkat kelima nasional, Dispora Kaltim berkomitmen untuk terus berinovasi dalam program pengembangan pemuda dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa depan. (adv)

Facebook Comments Box
Read More

Novan Tekankan Pentingnya Percepatan Program Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

3 July 2025 - 13:27 WIB

Dewan Bakal Panggil Sekolah Yang Ketahuan Lakukan Praktik Jual Beli Buku

3 July 2025 - 13:13 WIB

Ismail Latisi Apresiasi Pemkot Samarinda Atas Perhatian Pada Warga Sumur Batu

2 July 2025 - 12:42 WIB

Warning Ismail Latisi ke Sekolah: Tidak Boleh Mewajibkan Siswa Membeli Buku Pelajaran

2 July 2025 - 12:16 WIB

Ketimpangan Alokasi Anggaran Pendidikan Dipusat Kota dan Pinggiran Jadi Sorotan DPRD Samarinda

2 July 2025 - 07:34 WIB

Trending on Advertorial