SAMARINDA – Perbaikan infrastruktur lingkungan masih menjadi kebutuhan paling mendesak yang disuarakan masyarakat Kota Samarinda. Mulai dari peningkatan kualitas jalan permukiman, rehabilitasi gang, hingga penyediaan akses lingkungan yang layak, aspirasi tersebut mendominasi pelaksanaan reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda di seluruh daerah pemilihan.
Beragam masukan itu kini menjadi pijakan penting bagi DPRD dalam merumuskan rekomendasi pembangunan sekaligus menentukan arah prioritas penganggaran Pemerintah Kota Samarinda pada tahun mendatang. Harapannya, setiap kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menjelaskan bahwa rapat paripurna internal DPRD difokuskan untuk menyampaikan laporan hasil reses dari seluruh anggota dewan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan penyusunan agenda pembangunan daerah.
“Rapat kedua ini paripurna internal saja, membahas hasil reses dan aspirasi-aspirasi dari masing-masing dapil,” ujar Viktor, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, setiap daerah pemilihan memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Meski demikian, pembangunan infrastruktur lingkungan tetap menjadi kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Usulan mengenai perbaikan jalan lingkungan, peningkatan kualitas gang, hingga akses menuju kawasan permukiman dinilai sebagai persoalan mendasar yang memerlukan perhatian serius pemerintah.
“Kalau dari hasil reses, masing-masing dapil punya prioritasnya sendiri. Tetapi yang paling banyak itu berkaitan dengan fisik, seperti perbaikan gang dan jalan. Itu yang paling dominan,” katanya.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, DPRD Samarinda juga mulai menelaah dokumen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diterima dalam bentuk salinan digital.
Hasil pemeriksaan tersebut akan dipelajari secara komprehensif sebelum DPRD menyampaikan pandangan, evaluasi, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Samarinda.
“Nanti kita akan koreksi dan memberikan pendapat serta solusi kepada Kota Samarinda terkait hasil pemeriksaan dari BPK. Softcopy-nya akan kita pelajari terlebih dahulu,” jelas Viktor.
Di saat yang sama, DPRD juga terus menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat yang terhimpun melalui reses dengan program kerja pemerintah agar perencanaan pembangunan berjalan lebih efektif dan terarah.
Melalui tahapan tersebut, DPRD berharap setiap aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai daftar usulan semata, melainkan dapat diwujudkan secara bertahap melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, selaras dengan skala prioritas daerah, serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Samarinda.
(ADV/DPRD Samarinda)
