SAMARINDA – Pendekatan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Pesan itu ditegaskan Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, saat menyoroti arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah kebijakan penghematan fiskal.
Menurut Helmi, DPRD akan memberikan perhatian serius terhadap pembahasan APBD agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok kecil yang paling membutuhkan pelayanan publik.
Ia menegaskan anggaran daerah tidak boleh hanya terserap untuk kebutuhan birokrasi, tetapi harus mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi warga.
“Pertama kami di DPRD Kota Samarinda nanti akan menggarisbawahi bagaimana pembahasan APBD Kota Samarinda ini lebih berpihak kepada masyarakat kecil,” ujar Helmi di Kantor DPD PDIP Kalimantan Timur, Minggu (21/6/2026).
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Helmi menilai pemerintah kota harus semakin cermat menentukan skala prioritas. Program-program yang diusulkan harus memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Karena itu, DPRD akan mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar efektif dan menyentuh kebutuhan publik.
Ia menyebut sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur sebagai bidang yang harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD. Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Tentu karena ini masih dalam tahap efisiensi, kita meminta kepada pemerintah kota agar program itu betul-betul yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Seperti kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur yang memang berdampak terhadap lingkungan masyarakat,” katanya.
Helmi menekankan, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari kemampuan program pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap kebijakan anggaran harus disusun secara lebih selektif dengan mengedepankan efektivitas dan manfaat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengabaikan kewajiban pemerintah terhadap kebutuhan internal, termasuk belanja wajib bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, keseimbangan antara pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kewajiban pemerintahan tetap harus dijaga.
“Belanja wajib terhadap ASN itu sendiri juga tidak boleh kita sampingkan. Jadi semuanya harus berjalan seimbang,” tandasnya.
(ADV/DPRD Samarinda)
