SAMARINDA – Penerapan data desil sebagai syarat utama dalam jalur afirmasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menilai data tersebut penting sebagai acuan, namun tidak layak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan kelayakan calon peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Menurut Ronald, sistem desil yang disusun pemerintah memang berfungsi memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meski demikian, dinamika kehidupan warga kerap berubah lebih cepat dibandingkan proses pembaruan data, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan jalur afirmasi.
“Kalau bicara jalur afirmasi, tentu harus ada acuan yang digunakan. Tetapi desil tidak bisa menjadi satu-satunya indikator karena kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tidak sedikit keluarga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi secara mendadak akibat kehilangan pekerjaan, usaha yang merosot, maupun faktor lainnya. Sayangnya, perubahan tersebut belum tentu langsung tercermin dalam data kesejahteraan pemerintah.
Kondisi itu, lanjut Ronald, dapat membuat anak-anak yang sebenarnya berhak memperoleh bantuan pendidikan justru kehilangan kesempatan untuk mengakses jalur afirmasi hanya karena terkendala administrasi yang belum diperbarui.
Karena itu, ia menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Jalur afirmasi, menurutnya, hadir bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan memastikan anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan tetap memperoleh hak atas pendidikan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang memang membutuhkan, tetapi tidak terakomodasi hanya karena terkendala data yang belum diperbarui,” katanya.
Ronald berharap pemerintah dapat menghadirkan mekanisme verifikasi yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, sehingga data desil menjadi salah satu instrumen pendukung, bukan satu-satunya penentu.
“Yang terpenting adalah bagaimana anak-anak yang memang membutuhkan tetap mendapatkan kesempatan bersekolah,” tegasnya.
(ADV/DPRD SAMARINDA)
