SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda terus mengawal penyelesaian persoalan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi warga Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang. Isu yang telah bergulir sejak 2012 itu hingga kini belum menemui titik terang, sehingga dinilai membutuhkan komitmen nyata dari seluruh pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan bahwa keberadaan TPU merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian. Menurutnya, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk ikut menghadirkan solusi atas persoalan tersebut.
“DPRD akan terus mengawal persoalan ini karena menyangkut kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Harus ada kepastian agar warga tidak terus berada dalam ketidakjelasan,” ujar Ronal.
Ia menjelaskan, DPRD telah beberapa kali memfasilitasi dialog antara warga dan PT BBE sejak menerima aspirasi masyarakat pada 2025. Upaya yang dilakukan meliputi rapat dengar pendapat hingga peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan menjadi area TPU.
Namun, hasil pembahasan menunjukkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Selain kondisi lahan yang memerlukan pematangan, aspek legalitas juga belum sepenuhnya rampung. DPRD turut mencatat adanya perubahan luas lahan yang semula disebut mencapai 10 hektare, namun kini tersisa sekitar 4 hektare.
Bagi Ronal, penyelesaian persoalan ini tidak sekadar berbicara mengenai hibah lahan, melainkan mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas operasionalnya.
“Kami melihat ini bukan hanya soal hibah lahan, tetapi juga bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar area operasional,” katanya.
Komisi I DPRD juga menyoroti keberadaan sekitar 128 makam warga yang saat ini berada di atas lahan milik perusahaan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena belum ada kepastian mengenai status penggunaan lahan pada masa mendatang, terlebih setelah muncul informasi mengenai penghentian aktivitas pemakaman di lokasi tersebut.
Karena itu, DPRD mendesak PT BBE segera mengambil langkah konkret untuk memastikan ketersediaan lahan pemakaman bagi warga Loa Bakung, baik melalui program CSR maupun kebijakan perusahaan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat sekitar.
Di sisi lain, DPRD turut meminta Pemerintah Kota Samarinda memperkuat penyediaan lahan TPU di berbagai wilayah sebagai langkah antisipatif menghadapi pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan pemakaman.
“Jangan sampai persoalan seperti ini terus berulang. Masyarakat membutuhkan kepastian, dan perusahaan juga perlu menunjukkan tanggung jawab sosialnya kepada lingkungan sekitar,” tutup Ronal.
(ADV/DPRD Samarinda)
