SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda memberikan sinyal positif terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menerapkan skema parkir berlangganan sebagai salah satu strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski mendukung penuh inovasi tersebut, DPRD mengingatkan agar kebijakan disusun secara matang dan tidak menambah beban masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, H. Iswandi, menilai pemerintah memang perlu terus menghadirkan terobosan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Namun, menurutnya, setiap kebijakan baru harus didasarkan pada pemetaan yang akurat serta mempertimbangkan kondisi ekonomi warga yang masih menghadapi berbagai tantangan.
“Kami mendukung setiap inovasi yang bertujuan meningkatkan PAD. Tetapi penerapannya harus dilakukan secara bertahap dengan perhitungan yang matang, sehingga tidak menimbulkan dampak yang memberatkan masyarakat,”ujar Iswandi saat ditemui beberapa waktu lalu.
Sebagai langkah awal, Iswandi mengusulkan agar skema parkir berlangganan diuji coba lebih dulu di lingkungan internal pemerintah, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi proyek percontohan sebelum diterapkan secara lebih luas kepada masyarakat.
Ia menilai uji coba di lingkungan pemerintah akan memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan.
Selain itu, Iswandi menegaskan bahwa keberhasilan program parkir berlangganan tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan daerah, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Ia menekankan bahwa warga yang membayar retribusi harus memperoleh fasilitas parkir yang lebih baik, tertata, aman, dan nyaman.
“Kalau masyarakat ikut berkontribusi, tentu harus ada manfaat yang mereka rasakan. Ada biaya yang dibayarkan, maka kualitas pelayanan juga harus meningkat. Itu yang menjadi prinsip utama,” tegasnya.
Komisi II DPRD Samarinda, lanjut Iswandi, siap berdiskusi bersama Pemkot untuk merumuskan mekanisme terbaik agar program parkir berlangganan dapat berjalan efektif, meningkatkan PAD, sekaligus tetap menjaga daya beli dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
(ADV/DPRD Samarinda)
