SAMARINDA – Kualitas pendidikan di Kota Samarinda dinilai tidak boleh ditentukan oleh jarak sebuah sekolah dari pusat kota. Di balik geliat pembangunan perkotaan, masih terdapat ruang-ruang belajar di kawasan pinggiran yang membutuhkan perhatian agar setiap anak memperoleh kesempatan tumbuh dengan fasilitas dan kualitas pendidikan yang setara.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, yang mendorong Pemerintah Kota Samarinda menjadikan pemerataan pendidikan sebagai bagian penting dari arah pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan pendidikan seharusnya tidak berhenti pada penambahan atau perbaikan fasilitas di kawasan yang sudah berkembang. Sekolah-sekolah di wilayah terluar juga harus ditempatkan dalam prioritas pembangunan, terutama yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
“Seluruh sekolah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan sampai fasilitas pendidikan hanya terfokus di pusat kota, sementara sekolah di wilayah pinggiran masih tertinggal,” ujarnya, Jumat (31/7/2026).
Ismail menyoroti masih adanya sekolah yang menggunakan ruang belajar dengan konstruksi kayu. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius karena lingkungan belajar yang aman dan nyaman merupakan bagian fundamental dalam membentuk kualitas pembelajaran.
Ia mendorong agar ruang kelas yang kondisinya sudah tidak ideal secara bertahap digantikan dengan bangunan permanen yang lebih kokoh dan representatif.
“Ruang kelas yang masih berbahan kayu sudah semestinya menjadi prioritas pembangunan. Setiap anak berhak belajar di lingkungan yang layak dan mendukung proses pendidikan,” katanya.
Namun, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari kemegahan bangunan sekolah. Ismail menilai kualitas sumber daya manusia di dalamnya juga menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Distribusi tenaga pendidik yang kompeten harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur. Jangan sampai sekolah telah memiliki bangunan yang baik, tetapi masih mengalami keterbatasan guru maupun kualitas pengajaran.
Bagi Ismail, kesenjangan antara sekolah pusat kota dan pinggiran harus dipandang sebagai pekerjaan bersama. Sebab, kualitas pendidikan yang merata akan menentukan kualitas generasi Samarinda dalam jangka panjang.
Di sisi lain, ia melihat penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik telah membuka ruang yang lebih luas bagi pemerataan siswa. Kebijakan tersebut dinilai perlahan mengikis persepsi bahwa kualitas pendidikan hanya melekat pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit.
“Dengan sistem zonasi, kesempatan setiap sekolah untuk berkembang menjadi lebih terbuka. Masyarakat juga mulai memahami bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh status sekolah favorit,” jelasnya.
Tantangan berikutnya adalah memastikan transformasi pendidikan berbasis teknologi tidak menciptakan kesenjangan baru. Sekolah di kawasan pinggiran, kata Ismail, harus memiliki akses terhadap perangkat dan sumber belajar digital yang memadai.
Penggunaan media pembelajaran digital, termasuk buku elektronik, dinilai dapat memperluas akses siswa terhadap materi pembelajaran sekaligus membuka kesempatan bagi sekolah untuk mengikuti perkembangan metode pendidikan modern.
“Perkembangan pendidikan saat ini tidak lepas dari teknologi. Karena itu, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran juga harus memperoleh dukungan digital agar siswanya memiliki kesempatan belajar yang setara dengan sekolah lain,” pungkasnya.
Menurutnya pemerataan pendidikan di Samarinda bukan semata tentang membangun sekolah yang lebih bagus. Lebih jauh dari itu sebagai upaya memastikan setiap anak, di mana pun mereka bersekolah, memiliki titik awal yang sama untuk menatap masa depan.
(ADV/DPRD Samarinda)
