SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menegaskan pentingnya penguatan pembinaan terhadap pelaku usaha lokal sebagai bagian dari upaya membangun perekonomian daerah yang lebih berdaya saing. Di saat yang sama, legislatif juga meminta pemerintah menetapkan target retribusi daerah dengan pendekatan berbasis data dan kajian yang terukur agar lebih realistis serta mencerminkan potensi riil di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menilai masih banyak pengusaha lokal yang memerlukan pendampingan untuk memenuhi berbagai persyaratan usaha, mulai dari sertifikasi hingga kelengkapan administrasi.
Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengambil peran lebih aktif melalui program pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan.
“Pengusaha lokal, khususnya masyarakat Samarinda, paling tidak harus dibina. Kalau mereka belum punya sertifikasi dan sebagainya, itulah fungsi dinas atau OPD terkait untuk membina dan memberikan pelatihan kepada mereka,” kaya Viktor dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, peningkatan kapasitas pelaku usaha bukan sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi strategi untuk memperkuat daya saing masyarakat lokal sehingga mampu berkembang di tengah persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif.
Selain menyoroti pembinaan, Viktor juga mengingatkan agar pemerintah tidak lagi menyusun target retribusi berdasarkan asumsi. Ia menilai penetapan target harus diawali dengan penelitian dan pengumpulan data lapangan dalam kurun waktu tertentu agar menghasilkan proyeksi pendapatan yang lebih akurat.
“Target itu sebaiknya berdasarkan hasil penelitian selama satu, dua, atau tiga bulan. Dari situ diperoleh rata-rata jumlah pengunjung dan pembeli, baru kemudian ditetapkan target retribusinya,” jelasnya.
Ia mengusulkan pemanfaatan gate system atau sistem pencatatan pengunjung sebagai instrumen untuk memperoleh data riil mengenai aktivitas pasar. Dengan dukungan data tersebut, pemerintah dinilai dapat menghitung potensi retribusi secara lebih objektif, termasuk membuka peluang penerapan skema retribusi yang disesuaikan dengan persentase hasil usaha.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Samarinda berencana menggelar rapat bersama OPD terkait dan para pelaku usaha guna menyerap aspirasi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pengusaha lokal.
“Saya nanti konsultasi dengan Ketua Komisi II supaya bisa memanggil para pihak terkait, termasuk masyarakat lokal yang ada di sana,”kata Viktor.
Di sisi lain, pembentukan regulasi untuk memperkuat tata kelola sektor perdagangan juga terus berjalan. DPRD bersama pemerintah daerah saat ini masih menyelesaikan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pasar Rakyat sebagai pijakan sebelum memasuki pembahasan substansi.
Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pasar yang lebih tertata, mendorong pertumbuhan usaha lokal, sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor perdagangan terhadap pendapatan asli daerah.
(ADV/DPRD Samarinda)
