SAMARINDA – Polder Air Hitam dinilai memiliki masa depan lebih besar dari sekadar menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir Kota Samarinda. Kawasan yang selama ini identik dengan fungsi tampungan air tersebut didorong untuk ditata menjadi ruang publik yang produktif sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.Gagasan itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain. Ia menilai Polder Air Hitam merupakan aset daerah yang memiliki nilai strategis apabila pemerintah mampu mengembangkan kawasan tersebut secara terencana.
Menurut Sani, fungsi pengendalian banjir tetap harus menjadi prioritas. Namun, di saat yang sama, kawasan polder dapat dirancang agar memiliki fungsi sosial dan ekonomi tanpa mengganggu fungsi utamanya.
“Polder Air Hitam memiliki potensi besar. Ke depan, kawasan ini jangan hanya dimanfaatkan sebagai tampungan air, tetapi juga bisa menjadi ruang publik yang nyaman dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Sani, Jumat (7/8/2026).
Ia membayangkan kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu mengakomodasi berbagai aktivitas warga. Lintasan jogging, jalur pedestrian, penerangan, ruang duduk, area parkir hingga pepohonan peneduh dinilai dapat membuat kawasan polder lebih hidup dan ramah bagi masyarakat.
Lebih jauh, penataan kawasan juga dapat diarahkan untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM. Kehadiran sentra kuliner dan produk lokal, kata Sani, berpotensi menjadikan Polder Air Hitam bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga salah satu titik baru perputaran ekonomi masyarakat.
“Kalau ada ruang untuk UMKM, harus ditata dengan konsep yang rapi. Produk lokal seperti kuliner khas Samarinda, kerajinan, maupun hasil karya masyarakat bisa menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung,” katanya.
Namun, menurut Sani, gagasan tersebut tidak harus diwujudkan dalam waktu singkat. Kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi keterbatasan anggaran membuat pembangunan kawasan perlu dilakukan secara realistis dan bertahap.
Karena itu, ia mendorong agar konsep pengembangan Polder Air Hitam tidak berhenti sebagai wacana, melainkan mulai dimasukkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
Sani mengusulkan agar penataan kawasan tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan demikian, pembangunan dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kajian, prioritas kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.
“Dengan kondisi keuangan daerah sekarang, tentu tidak bisa langsung diwujudkan sekaligus. Harapannya program ini masuk dalam RPJPD agar pelaksanaannya dapat dilakukan bertahap berdasarkan kajian yang matang dan kemampuan anggaran pemerintah,” pungkasnya.
Jika konsep tersebut terealisasi, Polder Air Hitam berpotensi memiliki wajah baru: tetap menjalankan fungsi vitalnya sebagai pengendali banjir, tetapi sekaligus menjadi ruang interaksi warga dan panggung bagi produk lokal. Sebuah pendekatan yang membuat infrastruktur kota tidak hanya bekerja ketika hujan datang, tetapi juga memberi manfaat ketika masyarakat beraktivitas di dalamnya.
(ADV/DPRD Samarinda)
