SAMARINDA – Pembangunan daerah tidak semestinya hanya menjadi urusan pemerintah dan lembaga legislatif. Di tengah dinamika kebijakan publik yang terus berkembang, mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis untuk memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mendorong kalangan mahasiswa untuk memperkuat perannya sebagai kekuatan intelektual sekaligus kontrol sosial dalam mengawal arah pembangunan Kota Tepian.
Menurut Puji, mahasiswa memiliki modal yang tidak dimiliki semua kelompok masyarakat, yakni tradisi akademik, kemampuan mengkaji persoalan secara kritis, serta keberanian menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik.
Karena itu, menurutnya, ruang kontribusi mahasiswa tidak seharusnya berhenti pada aksi kritik atau menyampaikan protes. Lebih jauh, mahasiswa dapat ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah, melakukan kajian, hingga menawarkan gagasan sebagai bahan evaluasi kebijakan.
“Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Mereka tidak hanya mengkritisi, tetapi juga bisa ikut mengawal dan mengawasi agar kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Puji, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai, keberadaan mahasiswa sebagai kelompok kritis justru dapat menjadi energi positif bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kritik yang disertai kajian dan argumentasi, kata dia, dapat memperkaya sudut pandang dalam melihat persoalan pembangunan.
Bagi Puji, pembangunan yang berjalan tanpa kontrol publik berpotensi menciptakan jarak antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat. Di titik inilah mahasiswa dinilai memiliki peran penting untuk menghadirkan perspektif alternatif dari lingkungan akademik sekaligus realitas yang ditemui di tengah masyarakat.
“DPRD hadir karena mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat. Karena itu, kritik dan pengawasan dari mahasiswa menjadi hal yang positif untuk memastikan amanah tersebut dijalankan dengan baik,” jelasnya.
Puji juga mendorong mahasiswa agar tidak hanya menjadikan isu pemerintahan sebagai objek kritik, tetapi ikut turun menyentuh berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Isu kepemudaan, pemberdayaan warga, peningkatan kapasitas generasi muda, hingga keterlibatan perempuan dalam politik, menurutnya, merupakan ruang yang terbuka luas bagi mahasiswa untuk berkontribusi.
Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui penelitian, edukasi masyarakat, pendampingan, maupun advokasi. Dengan pendekatan itu, mahasiswa bukan hanya menyuarakan persoalan, tetapi turut membantu mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan para pengambil kebijakan.
“Mahasiswa harus tetap kritis dan hadir di tengah masyarakat. Mereka bisa menjadi mitra dalam mengawal berbagai persoalan sosial sekaligus memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas,” tuturnya.
Ia berharap tradisi berpikir kritis di kalangan mahasiswa tidak kehilangan relevansinya di tengah perubahan sosial dan pembangunan kota yang semakin kompleks.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan posisi tersebut, mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai penonton pembangunan ataupun pihak yang datang ketika kebijakan menuai persoalan. Mereka justru diharapkan hadir sejak proses gagasan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan.
“Ketika mahasiswa mampu menjaga sikap kritis sekaligus menawarkan solusi, maka keberadaan mereka akan menjadi kekuatan penting dalam mendorong pembangunan yang lebih responsif, partisipatif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Puji.
(ADV/DPRD Samarinda)
