SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti arah penyusunan program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang Tani) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Legislator meminta pemerintah daerah mengevaluasi skala prioritas agar anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi sektor pangan dan pertanian.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengungkapkan masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan program tahun 2026 dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Menurutnya, sejumlah program yang ditempatkan sebagai prioritas justru lebih berorientasi pada pencapaian indikator kinerja kepala daerah dibandingkan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Program yang dianggap sangat prioritas ternyata yang mendukung indikator kinerja wali kota. Sementara program yang menyentuh masyarakat langsung justru dianggap biasa,” ujar Iswandi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis.
RDP tersebut membahas Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II sekaligus mengevaluasi penyusunan RKA Tahun Anggaran 2027.
Selain mengkritisi skala prioritas program, Komisi II juga menyoroti komposisi penggunaan anggaran yang dinilai masih didominasi belanja rutin. Dari total pagu anggaran sebesar Rp25,69 miliar, sekitar 45 hingga 50 persen masih dialokasikan untuk belanja penunjang, operasional, serta gaji pegawai. Sementara porsi anggaran bagi program teknis di bidang ketahanan pangan dan pertanian hanya sekitar 25 persen.
“Secara angka penyerapan memang bagus. Tapi komposisinya 45 sampai 50 persen itu masih untuk belanja rutin, penunjang, dan gaji. Sementara program teknis pangan dan pertanian baru teralokasi sekitar 25 persen,” jelasnya.
Menurut Iswandi, pembangunan sektor pertanian semestinya difokuskan pada program-program yang mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas lahan, serta mendorong kesejahteraan petani.
Karena itu, Komisi II DPRD Samarinda berharap evaluasi terhadap penyusunan RKA Tahun 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami alokasi anggaran ke depan tidak hanya sekadar memenuhi target administrasi, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Samarinda)
