SAMARINDA – Target laba sebesar Rp2,7 miliar yang dipatok Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Samarinda pada 2026 mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kota Samarinda. Di tengah tren perbaikan kinerja perusahaan daerah tersebut, dewan menilai sasaran itu masih cukup berat untuk dicapai jika melihat kondisi keuangan hingga pertengahan tahun.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengapresiasi pencapaian BPR yang berhasil membukukan laba pada 2025. Prestasi itu menjadi tonggak penting karena merupakan kali pertama BPR Samarinda mencatatkan keuntungan sejak berdiri. Dari capaian tersebut, Pemerintah Kota Samarinda juga menerima dividen sekitar Rp500 juta.
“Kalau mengenai kinerja mereka, terutama laporan semester pertama ini, memang pada 2025 mereka berhasil mencatatkan laba. Pemerintah kota juga mendapatkan dividen,” ujar Iswandi usai rapat dengar pendapat bersama BPR Samarinda di DPRD, Senin (29/6/2026).
Meski demikian, optimisme tersebut belum sepenuhnya berlanjut pada tahun ini. Berdasarkan evaluasi terhadap laporan keuangan dan operasional perusahaan, Iswandi menilai target laba sebesar Rp2,7 miliar masih sulit direalisasikan.
“Mereka punya target laba sama seperti tahun lalu, Rp2,7 miliar. Tapi setelah saya lihat laporan kinerja dan laporan keuangan, saya tidak yakin target itu bisa terpenuhi,” katanya.
Hingga Mei 2026, BPR Samarinda masih mencatatkan kerugian sekitar Rp120 juta hingga Rp150 juta. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar untuk mengejar target laba miliaran rupiah dalam sisa waktu tahun berjalan.
“Sampai bulan Mei saja masih minus. Nol saja belum, bagaimana mau langsung mencetak laba Rp2,7 miliar. Jadi secara analisa laporan keuangan dan operasional, target itu berat,” tegasnya.
Iswandi menjelaskan, salah satu penyebab belum optimalnya kinerja BPR adalah belum bergulirnya sejumlah proyek pemerintah yang selama ini ikut menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan pembiayaan masyarakat.
“Proyek-proyek pemerintah yang belum berjalan menjadi salah satu faktor. Kalau kegiatan ekonomi mulai bergerak, tentu peluang untuk kembali positif juga ada,” ujarnya.
Di balik tantangan tersebut, DPRD tetap memberikan apresiasi terhadap upaya manajemen BPR dalam melakukan pembenahan. Menurut Iswandi, direksi saat ini berhasil membawa perusahaan keluar dari persoalan kredit bermasalah yang sempat membayangi kinerja beberapa tahun lalu.
“Secara umum kita apresiasi. Direksi sekarang ini sebenarnya sudah melakukan perbaikan. Sebelumnya ada masalah kredit bermasalah, tetapi dalam tiga sampai empat tahun ini mereka bisa memulihkan kondisi,” jelasnya.
Perbaikan itu tercermin dari menurunnya rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), yang menjadi indikator membaiknya tata kelola penyaluran kredit.
“Dulu yang menjadi masalah adalah kredit bermasalah. Sekarang NPL-nya sudah bagus, bahkan bisa mencatatkan laba. Itu kita apresiasi,” tambahnya.
Sebagai lembaga keuangan daerah yang berfokus pada pembiayaan usaha kecil dan mikro, BPR Samarinda dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, DPRD mengingatkan agar ekspansi kredit tetap dilakukan secara selektif dan prudent agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.
“Yang mereka biayai kan usaha kecil mikro. Itu bagus, tapi yang harus kita jaga jangan sampai NPL kembali tinggi,” tandas Iswandi.
(ADV/DPRD Samarinda)
