SAMARINDA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda kembali menunjukkan tren positif. Dengan capaian mencapai Rp1,21 triliun, pemerintah dinilai berhasil meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar upaya mendongkrak pendapatan tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat melalui berbagai jenis pungutan baru.
Berdasarkan data yang ada, sektor pajak daerah masih menjadi tulang punggung PAD dengan kontribusi sebesar Rp969,9 miliar atau sekitar 79,6 persen. Sementara itu, retribusi daerah menyumbang Rp182,8 miliar atau 15 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp22,9 miliar, serta lain-lain PAD yang sah mencapai Rp42,2 miliar.
Wakil Ketua DPRD Samarinda Ahmad Vananzda menilai capaian tersebut mencerminkan perkembangan yang cukup menggembirakan dari tahun ke tahun. Namun, ia menekankan pemerintah perlu mulai mengarahkan perhatian pada sumber-sumber pendapatan yang lebih produktif tanpa membebani masyarakat.
“Kalau melihat tahapan anggaran dari tahun ke tahun memang sudah cukup bagus, signifikan meningkatnya. Tapi kalau ada pajak-pajak yang sekiranya tidak perlu dibebankan kepada masyarakat, harapan kita jangan terlalu banyak dan bertele-tele,” ujar Ahmad di Kantor DPD PDIP Kalimantan Timur, Minggu (21/6/2026).
Menurutnya, masih banyak potensi yang dapat dioptimalkan sebagai sumber PAD baru. Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar adalah pengelolaan parkir, mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Samarinda terus meningkat setiap tahun.
Ia menilai, apabila dikelola secara profesional melalui sistem yang transparan dan akuntabel, sektor parkir berpotensi memberikan kontribusi jauh lebih besar terhadap kas daerah.
“Parkir itu dari tahun ke tahun memang ada kenaikan, tapi sebenarnya masih bisa ditingkatkan secara signifikan. Kita lihat saja jumlah kendaraan yang ada di Samarinda, baik mobil maupun motor. Kalau dihitung satu hari satu kali parkir saja, potensinya cukup besar,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti pengelolaan parkir yang dinilai belum optimal. Menurutnya, peningkatan penerimaan memang terjadi, namun belum mencerminkan potensi riil yang dimiliki Samarinda.
“Masih jalan di tempat kalau saya lihat. Ada kenaikan, tapi belum signifikan. Ini yang mungkin harus kita evaluasi, karena bisa saja ada potensi yang tidak terserap maksimal,” ujarnya.
Selain parkir, DPRD juga mendorong pemerintah memaksimalkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan. Ahmad menilai secara umum pengelolaan aset sudah berjalan, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan produktivitas sejumlah aset milik pemerintah.
“Kita melihat aset pemerintah apakah sudah dimanfaatkan maksimal. Secara garis besar sudah, tapi mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita bicarakan lagi terkait aset-aset yang ada,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan aset publik, termasuk kawasan trotoar maupun fasilitas umum yang memiliki nilai ekonomi, harus dilakukan secara cermat. Menurutnya, aspek keselamatan masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, serta fungsi utama ruang publik tidak boleh dikorbankan demi mengejar pendapatan.
“Kita tidak mau ketika nanti digunakan justru ada persoalan, misalnya kecelakaan atau masalah lainnya. Jadi kita sesuaikan dulu dengan aturan yang memang memperbolehkan,” tegasnya.
DPRD berharap strategi peningkatan PAD ke depan tidak hanya berorientasi pada penambahan pajak dan retribusi, tetapi juga melalui optimalisasi aset daerah, perbaikan tata kelola parkir, serta penggalian potensi ekonomi baru yang mampu memperkuat keuangan daerah tanpa mengurangi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.
(ADV/DPRD Samarinda)
