SAMARINDA – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Timur (PA GMNI Kaltim) menyampaikan sikap jelang aksi demonstrasi yang digagas Aliansi Perjuangan Kaltim pada 21 April 2026.
Ketua DPD PA GMNI Kaltim, Mis Heldy Zahri, memandang aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian warga terhadap arah pembangunan daerah. Baginya, kritik yang disuarakan publik justru menjadi energi korektif bagi pemerintah.
“Demonstrasi itu hal yang biasa dalam demokrasi. Artinya ada proses perbaikan yang sedang berjalan. Ini baik untuk pemerintah, sebagai bahan koreksi agar kebijakan ke depan lebih tepat,” ujar Heldy.
Heldy juga menyoroti munculnya berbagai framing yang dinilai justru mengaburkan substansi tuntutan. Ia mengingatkan agar perhatian tidak terjebak pada narasi yang memperkeruh situasi, melainkan kembali pada isi aspirasi yang disampaikan massa aksi.
“Sayangnya, terlalu banyak komentar yang menghilangkan substansi. Padahal kalau kita lihat tiga tuntutannya, tidak ada yang berbahaya. Justru itu sangat relevan untuk memperkuat kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur,” tegasnya.
Ia menilai, jika ruang “belanja masalah” pemerintah justru tertutup oleh opini-opini yang tidak produktif, maka yang terjadi bukan perbaikan, melainkan penumpukan persoalan baru. Bahkan, menurutnya, ada kecenderungan sebagian pihak yang justru menghalangi pemimpin daerah untuk mendengar langsung suara rakyat.
“Alih-alih memperjelas, ada yang menyerang secara sembarangan, ada juga yang sibuk menghalangi agar Rudy–Seno tidak mendengar koreksi dari masyarakat. Ini justru menciptakan masalah baru bagi pemerintah,” katanya.
Terkait kekhawatiran akan potensi gangguan keamanan, Heldy menyampaikan keyakinannya bahwa peserta aksi mampu menjaga ketertiban. Ia menekankan bahwa para demonstran adalah warga Kalimantan Timur yang memahami batasan hukum dan etika dalam menyampaikan pendapat.
“Kita tidak perlu meragukan kondusivitas. Yang turun itu warga Kaltim sendiri. Mereka pasti paham mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika melanggar, tentu ada konsekuensi hukum,” jelasnya.
Secara khusus, Heldy juga memberikan pesan kepada kader GMNI yang diperkirakan turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Ia meminta agar mereka tetap menjaga marwah gerakan mahasiswa dengan mengedepankan substansi dan integritas.
“Suarakan keresahan dengan cara yang bermartabat. Jika di lapangan ada potensi yang bisa mencoreng perjuangan, tidak perlu diikuti, apalagi ikut memulai. Jaga marwah mahasiswa dan pergerakan di Kalimantan Timur,”pesannya.
Lebih jauh, PA GMNI Kaltim juga mendorong mahasiswa untuk mengambil peran strategis dalam memastikan jalannya aksi tetap berada pada relnya, serta tidak ditunggangi kepentingan lain di luar agenda perjuangan.
Aksi yang diperkirakan diikuti ribuan massa itu akan berlangsung di dua titik, yakni depan Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Seperti diketahui, Aliansi Perjuangan Kaltim membawa tiga tuntutan utama: evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendesak DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Di akhir pernyataannya, Heldy berharap aksi tersebut benar-benar menjadi momentum reflektif bagi semua pihak—baik pemerintah maupun masyarakat—untuk memperbaiki arah pembangunan daerah.
“Kita percaya niat kawan-kawan baik, maka aksinya juga harus baik. Jika itu terjaga, maka benar adanya: habis gelap, terbitlah terang,” pungkasnya.
(Fran)
