SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sri Puji Astuti, angkat bicara soal tantangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pengarusutamaan gender.
Menurutnya, tantangan itu seperti masih minimnya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri. Lembaga pendidikan prasekolah yang ada di sebagian rukun tetangga (RT) di Samarinda dikelola pihak swasta.
Puji sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa kondisi ini belum sesuai dengan dua Peraturan Wali Kota (Perwali) Samarinda yang mewajibkan jenjang PAUD sebelum masuk SD.
“PAUD negeri baru ada 12, dan kami rencanakan bertambah jadi 13 di Loa Janan Ilir. Namun, PAUD swasta juga memerlukan perhatian, terutama soal izin, kondisi bangunan, hingga kesejahteraan guru,” jelas Puji.
Lebih lanjut, Puji juga menyoroti standar pendidikan guru PAUD yang kini diwajibkan memiliki gelar S1. Ia menilai saat ini banyak guru yang belum memenuhi standar tersebut.
“Kita harus berjuang agar ada program peningkatan kualitas guru dan insentif bagi mereka,” terangnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini meliputi, biaya yang tinggi untuk pengadaan seragam sekolah dan peralatan belajar yang menjadi kendala bagi orang tua/wali murid.
“Harapannya, ke depan pemerintah bisa memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk PAUD swasta, sehingga meringankan beban orang tua,” ucapnya.
Puji menyebut bahwa pendidikan anak usia dini seharusnya terintegrasi dengan layanan kesehatan, seperti imunisasi dan pemeriksaan mental.
“Kita harus pastikan anak-anak ini tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga tumbuh dengan sehat dan terdata secara sistematis,” tuturnya.
Tak hanya itu, Puji juga menyoroti pentingnya implementasi aturan gender di berbagai lini kehidupan.
“Sudah saatnya perempuan masuk ke bidang-bidang yang dulu dianggap milik laki-laki saja, seperti menjadi sopir atau pekerja distribusi. Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kesempatan,” pungkasnya. (Adv/MR)
