SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, hasil reses masa sidang I tahun 2025 mengungkap bahwa kesejahteraan masyarakat masih belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
Dia menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara aspek mendasar seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, dan pendidikan masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Dalam reses yang digelar di Perum H. Sadri (Kehakiman), Blok CC 1 RT 2, Kelurahan Bukit Pinang, pada Januari lalu, Puji menerima berbagai aspirasi dari warga, terutama terkait minimnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
“Pembangunan jalan memang penting, tetapi kesejahteraan warga juga harus diperhatikan. Sayangnya, aspek pemberdayaan masyarakat masih kurang mendapat perhatian. Padahal, pembangunan sumber daya manusia (SDM) sama pentingnya dengan infrastruktur fisik,” jelas Puji.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses akan dituangkan dalam laporan resmi DPRD dan disampaikan ke Pemkot Samarinda untuk ditindaklanjuti.
Salah satu isu krusial yang diangkat Puji adalah kebijakan subsidi silang untuk pendidikan, khususnya bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurutnya, kebijakan ini telah diusulkan sejak tiga tahun lalu dan kini mulai mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Subsidi ini sangat dibutuhkan agar siswa yang tidak diterima di sekolah negeri bisa tetap bersekolah di swasta tanpa terkendala biaya. Selain membantu siswa, ini juga mencegah sekolah swasta mati suri karena kurangnya peserta didik,” ujarnya.
Puji berharap Pemkot Samarinda dapat mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Pembangunan kota harus seimbang antara infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup warga, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
(Adv/MR)
